Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah berunding dengan pihak pemerintah China soal pembayaran biaya bengkak (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, sekaligus perpanjangan periode konsesi.
Seperti diketahui, porsi sumber pembiayaan Proyek Kereta Cepat meliputi ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) sebesar 25 persen, serta 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa agar pinjaman dari CDB cair, China meminta adanya semacam penjaminan.
Oleh sebab itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang ditunjuk sebagai leading consortium dari BUMN Indonesia (PT PSBI) pada PT KCIC, mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,1 triliun guna menambal cost overrun proyek.
"Kita sedang diskusi. Mereka [China] minta 75 persen utang ini some sort of penjaminan. Kita sedang cari kalau melalui KAI gimana," ujar pria yang disapa Tiko ini beberapa waktu lalu.
Dengan estimasi cost overrun sekitar US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar, PMN sebesar Rp4,1 triliun melalui KAI diharapkan bisa menjadi penjaminan agar pinjaman kredit dari CDB cair.
Namun, sampai dengan saat ini, KAI masih menunggu PMN tersebut cair agar bisa disetor ke KCIC, kendati sudah diberikan lampu hijau oleh DPR Juli 2022 lalu. Tiko menyebut sebagian dari PMN untuk KAI akan cair tahun ini dan berasal dari APBN 2022.
"Kita lagi tektokan melihat sisa anggaran [2022], karena kalau baru dapat tahun depan akan lambat lagi [dari target proyek Juni 2023]. Sebagian sekitar Rp3 triliun cair tahun ini supaya bisa bernegosiasi sama CDB agar cair [pinjaman]," jelasnya.
Selain itu, negosiasi dilakukan untuk memperpanjang periode konsesi pengelolaan China. Hal itu, jelas Tiko, agar masa pembayaran bisa menjadi lebih panjang juga.
China, yang memiliki kepemilikan saham di KCIC sebesar 40 persen, memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun sejak Kereta Cepat beroperasi.
"Selain cost overrun tadi sama ada perpanjangan periode konsesi supaya masa pembayaran juga lebih lama. Sebagai bagian dari recovery cash flow," lanjutnya.
Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkap bahwa bantuan pendanaan dari negara berbentuk Penyertaan Modal Negara atau PMN memiliki dampak besar terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang ditargetkan beroperasi pada Juni 2023.
Direktur PT KAI Didiek Hartantyo menyebut apabila PMN tidak turun pada 2022 maka bisa berdampak pada keterlambatan penyelesaian proyek Kereta Cepat juga.
"Cashflow PT KCIC itu akan bertahan mungkin sampai dengan September. Sehingga kalau ini [PMN] belum turun, maka cost overrun yang penyelesaiannya diharapkan Juni 2023, ini akan terancam mundur," terangnya pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (6/7/2022).
