Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan tidak enggan untuk menjalankan sejumlah solusi guna meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor pangan nasional.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira beberapa langkah yang perlu diambil antara lain pertama, fasilitasi dan petakan data pasokan pangan yang memungkinkan bisa dijadikan substitusi impor bahan baku.
"Untuk persediaan dan keterjangkauan bahan baku, pemerintah bisa memfasilitasi dan melakukan pendataan pasokan pangan yang bisa dijadikan substitusi impor bahan baku," kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (23/8/2022).
Kedua, pemerintah dapat menambah porsi kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha IKM pangan. Menurutnya, hal tersebut akan membuka jalan keluar bagi IKM pangan untuk dapat mendongkrak kontribusi.
Ketiga, pemerintah harus menyesuaikan stimulus negara dengan kebutuhan IKM pangan. "Terutama stimulus pajak PPh untuk IKM yang ditanggung pemerintah tetap dilanjutkan dengan prioritas IKM padat karya," ujarnya.
Keempat, pemerintah dianjurkan menanggung bea masuk untuk pembelian mesin industri. Adapun, hal-hal yang juga disarankan adalah diskon bea listrik.
Baca Juga
Sebelumnya, Bhima menyorot 2 hal utama yang menjadi tantangan terberat bagi industri kecil dan menengah dalam mendongkrak nilai kontribusi terhadap pemasukan industri pangan.
Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, dua hal tersebut antara lain pertama, jaringan distribusi antara produsen pangan besar dan IKM masih terfragmentasi.
"Misal, IKM di bidang roti dan kue masih mengandalkan impor gandum. Padahal, banyak produsen pangan yang menyediakan substitusi tepung gandum yang bisa suplai ke IKM," jelasnya.
Kedua, digitalisasi. Bhima mengatakan banyak IKM di daerah yang belum memiliki literasi digital yang mumpuni. Terutama, terkait dengan beberapa hal seperti logistik, pencarian bahan baku, dan pembayaran.
Menyikapi masalah ini, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan upaya sosialisasi dan pendampingan terhadap IKM di industri pangan. Selain dua hal itu, diperlukan penyediaan teknologi yang maju di daerah.
Menurut data pemerintah, saat ini terdapat 1,86 juta IKM di industri pangan. Jumlah tersebut sama dengan sekitar 43 persen dari seluruh unit usaha di segmen IKM secara menyeluruh.
Di samping itu, pemerintah pun tengah memacu upaya diversifikasi produk industri pangan menyusul kinerja apik pada kuartal II/2022. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi segmen IKM.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah mengintervensi melalui beberapa cara seperti pemanfaatan teknologi untuk kesiapan baku dan branding hilirisasi produk.
"Kami juga memfasilitasi perluasan akses pasar melalui link and match dengan mempertemukan pelaku IKM dengan eksportir, industri besar, retail maupun horeka," kata Agus.
Beberapa dukungan teknis lainnya meliputi manajemen usaha IKM, sistem mutu, teknis produksi, kemasan dan trace ability, termasuk dukungan industri 4.0 di sentra IKM.
Agus menilai, para pelaku IKM memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan bahan baku, karakteristik proses produksi, serta kebutuhan sumber daya manusia (SDM).
Hal tersebut, lanjutnya, membentuk ekosistem sentra IKM yang terdiri atas para pelaku usaha, sektor hulu, pemasaran, dan juga pengurus di lokasi sentra.
"Dengan memperhatikan karakteristik dari bahan baku yang ada, intervensi Kemenperin meliputi penguatan kelembagaan sentra IKM dan pemetaan lokasi sentra IKM [industri pangan]," sambungnya.
Upaya diversifikasi produk industri pangan dilakukan setelah sektor itu menyokong sebesar 38,38 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas pada kuartal /II 2022.
Selain itu, subsektor industri pangan turut memberikan andil besar terhadap capaian nilai ekspor nasional yang menembus angka US$21,35 miliar.
Industri pangan juga tercatat memberikan surplus neraca perdagangan senilai US$12,95 miliar. Lima komoditas ekspor dari industri pangan adalah minyak kelapa sawit, bungkil sawit, margarin, minyak kelapa, dan udang beku.
