Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga BBM dan Pangan Melonjak, BI Naikkan Proyeksi Inflasi

Bank Indonesia (BI) menaikkan proyeksi inflasi seiring melonjaknya harga energi atau bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan.
Pedagang menata sayuran yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020)./ ANTARA - Sigid Kurniawan
Pedagang menata sayuran yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020)./ ANTARA - Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tingkat inflasi pada 2022 dan 2023 diprediksi akan melebihi batas atas sasaran BI, yaitu 3 persen plus minus 1 persen lantaran tingginya harga energi dan komoditas pangan global serta kesenjangan pasokan.

Sebagaimana diketahui, tekanan inflasi meningkat terutama diakibatkan oleh tingginya harga komoditas pangan dan energi global. Pada Juli 2022, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi tahunan tercatat mencapai 4,94 persen (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 4,35 persen (yoy).

"Inflasi volatile food tercatat sangat tinggi mencapai 11,47 [yoy] terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan," kata Perry dalam Pengumuman Hasil RDG BI Bulan Agustus 2022, Selasa (23/8/2022).

Lebih lanjut, Perry mengatakan inflasi administered price juga meningkat menjadi 6,51 [yoy]. Ini sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Meskipun, dia mengatakan pemerintah telah memberikan subsidi kepada harga BBM tertentu dan listrik.

Selain itu, inflasi inti tercatat masih rendah yakni sebesar 2,86 persen, didukung oleh konsistensi kebijakan BI dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Ke depannya, BI memperkirakan tekanan inflasi IHK berisiko meningkat akibat kenaikan harga bbm non subsidi dan tingginya inflasi volatile food serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Berbagai perkembangan tersebut akan mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen," ujarnya.

Maka dari itu, kata Perry, diperlukan sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan pemda dengan BI untuk mengendalikan inflasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper