Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar kedua pada tahun depan dengan mendapatkan alokasi senilai Rp125,2 triliun untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memaparkan alokasi anggaran kementeriannya telah mengalami perubahan dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp98,2 triliun. Total anggaran tambahan yang diterima Kementerian PUPR pada tahun depan senilai Rp27,1 triliun.
"Pada 2023, pagu PUPR sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun. Total IKN untuk prasarana dasar di KIPP itu Rp43 triliun dari 2022--2024, pada 2022 dibutuhkan Rp5,4 triliun, dan 2023 Rp20,8 triliun dan sisanya pada 2024," ujarnya Basuki dalam Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).
Basuki menjelaskan, selain pembangunan IKN, pada 2023 pihaknya akan kembali melanjutkan penyelesaian target capain pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan perumahan.
Untuk pembangunan jalan tol pada 2023, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 297 km dengan target penyelesaian 12 ruas jalan tol guna mencapai rencana strategis nasional jalan hingga 2024 sepanjang 1.565 km.
Ruas jalan tol yang ditargetkan selesai pada 2023 di antaranya adalah Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 19,4 km, Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 sepanjang 69,2 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 3 dan 4 sepanjang 58 km, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Seksi 4 sepanjang 8 km.
Baca Juga
Basuki melanjutkan, untuk target pembangunan di sektor sumber daya air, pemerintah akan menyelesaikan pembangunan 13 bendungan untuk mengejar target penyelesaian total 61 bendungan pada 2024. Selain itu, Kementerian PUPR akan membangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare pada 2023.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga akan membangun 4.575 unit rumah susun, 3.360 unit rumah khusus, 27.825 unit bantuan rumah swadaya. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP untuk 220.000 unit, SBUM 220.000 unit, SSB 754.004 unit, dan Tapera 54.924 unit.
"Tahun depan dilaokasikan di bendahara umum negara Rp34,2 triliun, jadi selain APBN PUPR sebesar 125,2 triliun, PUPR juga diberi tanggung jawab untuk pembangunan rumah subsidi sebesar Rp34,2 triliun yang dikelola oleh BUN," ungkapnya.
