Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan pemerintah mampu memberikan subsidi energi mencapai Rp502 triliun pada tahun ini. Langkah itu diambil, kata Jokowi, setelah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 belakangan mengalami surplus mencapai Rp106 triliun.
“Sampai pertengahan 2022 ini APBN juga surplus Rp106 triliun oleh karena itu pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp502 triliun di 2022,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Selasa (16/08/2022).
Jokowi mengatakan alokasi subsidi energi yang relatif besar itu diambil untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah bayang-bayang inflasi global yang merangkak naik pada tahun ini.
“Ini agar harga BBM di tengah masyarakat tidak melambung tinggi selain itu ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal kedua 2022,” tuturnya.
Malahan, dia memastikan pemerintah berhasil menahan laju inflasi domestik di angka 4,9 persen. Angka itu, kata dia, relatif lebih rendah dari torehan sejumlah negara di Asia dan negara maju lainnya.
“Angka ini jauh di bawah rata-rata negara Asia di kisaran 7 persen, jauh di bawah negara-negara yang mencapai 9 persen,” tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat kekeh menahan kuota BBM bersubsidi kendati eksekutif telah meminta pelonggaran tambahan kuota sejak April 2022.
Banggar meminta pemerintah untuk menaikkan harga sejumlah komoditas energi menyusul posisi fiskal yang terhimpit hingga paruh kedua tahun ini.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan lembagannya tidak bakal menyetujui usulan pemerintah untuk menambah kuota BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 5,45 juta kiloliter dan 2,28 juta kiloliter pada akhir tahun ini. Konsekuensinya, pemerintah mesti segera membatasi pembelian BBM bersubsidi sembari menyesuaikan kembali harga jual di tingkat konsumen.
“Tidak akan ada penambahan subsidi. Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga energi yang disubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan daya beli rumah tangga miskin,” kata Said saat dihubungi, Senin (15/8/2022).
