Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi meminta Pertamina menjelaskan secara transparan terkait ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di lapangan.
Nurhasan mengaku mendapat informasi soal ada banyak masyarakat yang sulit mendapatkan Pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir.
Padahal, pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.
"Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," kata Nurhasan dalam keterangan tertulis dikutip Senin (15/8/2022).
Dilihat dari tren konsumsi Pertalite, dia menilai sisa kuota BBM bersubsidi ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Pasalnya, konsumsi masyarakat terhadap Pertalite terus meningkat.
“Karena itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," ujarnya.
Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi.
"Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite. Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga, menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan," ungkapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) melaporkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 23,05 juta kiloliter.
“Hingga Juli 2022 sudah tersalurkan 16,8 juta kiloliter dari kuota 23,05 juta kiloliter,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat dihubungi, Kamis (11/8/2022).
Sementara itu, Irto mengatakan, ketahanan stok Pertalite berada di level 18,3 hari. Menurut dia, ketersediaan bahan bakar murah itu masih relatif aman.
“Hari ini stok pertalite berada di level 18,3 hari dan terus berproduksi,” kata dia.
Di sisi lain, konsumsi solar subsidi sudah mencapai 9,9 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan sebesar 14,9 juta kiloliter. Adapun, ketahanan stok solar mencapai di level 19 hari.
Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pemerintah bakal tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar sembari menjaga ketersediaan kuota yang cukup di tengah tingkat konsumsi masyarakat melebihi proyeksi awal tahun.
Arifin mengatakan keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang mencapai 5,44 persen sepanjang paruh pertama 2022.
“Pertalite ini sementara kita pertahankan, cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/8/2022).
Selain itu, Arifin mengatakan, kementeriannya juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang sebelumnya ditarget rampung pada Agustus 2022 sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut.
Di sisi lain, Arifin mengatakan, pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat sembari memperhitungkan potensi penambahan kuota anyar pada akhir tahun ini.
Berdasarkan perhitungan PT Pertamina Patra Niaga, estimasi permintaan untuk JBT solar mencapai 17,2 juta KL dan JBKP Pertalite di angka 28,4 juta KL. Sementara kuota tersedia untuk JBT solar hanya berada di angka 14,9 juta KL dan JBKP Pertalite sekitar 23,05 juta KL. Dengan demikian, terdapat kesenjangan ketersediaan kuota yang cukup lebar hingga 7,65 KL pada paruh kedua tahun ini.
