Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menghitung ulang harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah keterbatasan fiskal negara untuk mengalokasikan tambahan kuota BBM murah hingga akhir 2022.
Menurut Bahlil, pemerintah mesti menganggarkan kembali belanja subsidi mencapai Rp600 triliun untuk semester II/2022 menyusul kebutuhan penambahan kuota BBM jenis Pertalite ke angka 29 juta kiloliter dari kuota awal yang ditetapkan tahun ini di posisi 23 juta kiloliter.
“Subsidi Rp500 triliun sampai Rp600 triliun itu sama dengan 25 persen total pendapatan APBN kita dipakai untuk subsidi, Ini menurut saya agak tidak sehat jadi mohon pengertian baiknya,” kata Bahlil Konferensi Pers Perkembangan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Selain pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Bahlil mengatakan kabinet tengah membahas beberapa skenario penyesuaian harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban APBN pada paruh kedua tahun ini.
Dengan demikian, dia berharap masyarakat dapat memahami kondisi dari APBN 2022 yang relatif terbatas untuk menahan harga bahan bakar di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tinggi hingga pertengahan tahun ini.
“Kalau saya dulu di Papua harga BBM Rp19.000 per liter tidak pernah ribut, tetapi kalau di sini naik Rp1.000-Rp2.000 sudah ribut orang,” kata dia.
Seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar bakal habis pada Oktober 2022 di tengah tingkat rata-rata konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 10 persen setiap harinya.
Pemerintah belakangan tengah menargetkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM rampung pada Agustus 2022 untuk menekan bocornya distribusi BBM murah itu di tengah masyarakat.
Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masing-masing sudah berada di atas 50 persen hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10 persen setiap harinya.
“Jika kita tidak melakukan pengendalian maka kita akan menghadapi subsidi kita akan habis antara Oktober atau November,” kata Saleh saat Webinar SUKSE2S, Rabu (29/6/2022).
Berdasarkan data milik BPH Migas hingga 20 Juni 2022, realisasi konsumsi solar sudah mencapai 51,24 persen dari kuota yang ditetapkan sebesar 15,10 juta kiloliter pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Sementara itu, realisasi penyaluran pertalite sudah mencapai 13,26 juta kiloliter atau sebesar 57,56 persen dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di angka 23,05 juta kiloliter.
“Kalau tidak dilakukan pengendalian maka kita bisa prognosa diakhir 2022 ini realisasi [subsidi] kita itu di atas kuota, sehingga sekali lagi perlu pengendalian konsumsi kepada yang berhak,” kata dia.
