Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2022 agar tidak molor ke tahun depan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan umum atau pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers terkait Sidang Kabinet Paripurna, Senin (8/8/2022) di Istana Negara, Jakarta. Sri Mulyani menyampaikan sejumlah amanat presiden terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 dan anggaran tahun ini.
Menurut Sri Mulyani, Jokowi berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga (KL) fokus dalam merealisaskan belanja sesuai APBN tahun ini. Dia pun menegaskan agar tidak terdapat proyek yang tertunda agar berbagai program lainnya bisa berjalan tanpa gangguan, seperti pelaksanaan pemilu.
"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi, jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani pada Senin (8/8/2022).
Jokowi pun menyebut bahwa anggaran belanja KL mencapai Rp993 triliun pada 2023, naik dari alokasi tahun ini senilai Rp965,5 triliun. Oleh karena itu, KL harus mampu merealisasikan anggaran tahun ini dengan baik dan optimal sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan anggaran tahun depan.
Sri Mulyani menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mendorong belanja KL pada tahun depan untuk berbagai program nasional, seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur. Lalu, pemerintah tetap akan menjaga anggaran pendidikan di pagu 20 persen.
Baca Juga
Selain itu, Jokowi pun menyatakan bahwa pada tahun depan anggaran subsidi masih akan sangat besar. Oleh karena itu, realisasi belanja tahun ini akan menentukan kualitas pengelolaan dana oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
