Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) masih belum mendapatkan anggaran yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pada pekan lalu Kementerian Keuangan masih belum mengucurkan anggaran ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Kendati demikian, Danis mengungkapkan pihaknya tetap optimistis proses pembangunan IKN masih akan tetap akan dilaksanakan pada bulan ini.
"Iya sudah saya cek, belum selesai[anggarannya]," ujarnya kepada Bisnis pada Sabtu (6/8/2022).
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sedang mengajukan tambahan anggaran hingga Rp6 triliun dalam rangka pengerjaan proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan pencairan dana kepada sejumlah kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2022 terus berjalan, termasuk untuk keperluan pembangunan IKN.
Isa menyebut Kementerian PUPR sudah memiliki dana awal untuk pelaksanaan pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Menurutnya, anggaran itu mencapai Rp1 triliun, yang masuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Meskipun sudah memiliki dana awal, Kementerian PUPR mengajukan tambahan anggaran untuk pengerjaan proyek tahun ini. Pengajuan itu pun sedang dikaji dan diproses oleh bendahara negara.
“Dalam perjalanan, [Kementerian PUPR] sedang meminta tambahan sekitar Rp5—6 triliun. Ini sedang kami proses bersama mereka, ada penelahaan,” jelasnya.
