Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membenahi permasalahan yang terjadi pada rumah bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah.
Anggota Komisi V DPR Toriq Hidayat mengatakan dengan disetujuinya pagu anggaran yang akan dialokasikan untuk subsidi rumah yang lebih besar pada tahun ini diharapkan dapat mengurangi permasalah backlog perumahan yang masih terjadi.
Dia menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan yakni yang sangat krusial adalah basis data (database) yang belum valid dan yakni kurangnya penyerapan perumahan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
“Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok non-MBR juga dapat mengaksesnya,” tuturnya dalam keterangan resminya, Jumat (5/8/2022).
Sementara itu, kurangnya penyerapan perumahan dinilai karena ketidakmampuan MBR dari sisi pendanaan, minimnya informasi, dan sosialisasi tentang cara mengakses pinjaman perbankan kepada MBR menjadi kendala utama.
Menurutnya hal tersebut menjadi sangat krusial terhadap minat masyarakat MBR untuk bisa mengkases rumah bersubsidi. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan kantor layanan khusus yang bertugas mengatasi keterbatasan informasi masyarakat akan akses rumah subsidi.
Baca Juga
“Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sektor perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang beririsan dengan hal ini, sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi,” ungkapnya.
