Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan perlu adanya dukungan regulasi guna mempercepat penyelesaian pembangunan 4 proyek strategis nasional (PSN) bendungan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo nengatakan pada dasarnya seluruh PSN bendungan yang ada di dalam daftar Permenko No. 9/2022 diupayakan untuk dapat diselesaikan pada 2024.
Wahyu menuturkan pihaknya tentu selalu memberikan dukungan atau dorongan percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan lahan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, pemda, dan institusi terkait
"Baik pendampingan debottlenecking maupun relaksasi atau revisi regulasi misalnya revisi Permendagri No. 1/2016 tentang Pengelolaan Asset Desa. Kita akan berupaya semaksimal mungkin sesuai arahan Presiden," katanya, Senin (1/8/2022).
Sebelumnya, pemerintah merevisi target pembangunan bendungan baru dari yang semula sebanyak 61 bendungan menjadi 57 bendungan hingga 2024.
Perubahan tersebut disebabkan karena 4 bendungan dinilai tidak dapat selesai pada akhir masa pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2024.
Baca Juga
Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Airlangga Mardjono mengatakan pihaknya masih terus mengkaji perkembangan dari bendungan-bendungan yang berpotensi tidak selesai pada 2024. Menurutnya, target tersebut masih dapat terus berubah.
"Jumlahnya memang masih tentatif, revisi targetnya ada, tapi jumlah persisnya masih kita cari yang pastinya, masih kita exercise," jelasnya.
