Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gobel Ajak Pengusaha Jepang Investasi Karbon di Indonesia

Rachmat Gobel menyampaikan Jepang bisa ikut berpartisipasi bagi pengembangan hutan berkelanjutan dan berinvestasi carbon credit.
Rachmat Gobel menyampaikan Jepang bisa ikut berpartisipasi bagi pengembangan hutan berkelanjutan dan berinvestasi carbon credit.
Rachmat Gobel menyampaikan Jepang bisa ikut berpartisipasi bagi pengembangan hutan berkelanjutan dan berinvestasi carbon credit.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI  Rachmat Gobel, mengajak pengusaha Jepang untuk berinvestasi carbon credit di Indonesia. Hal itu dia sampaikan dalam Forestry Investment Dialogues 2022 yang diselenggarakan Kedutaan Besar RI di Tokyo Jepang.

"“Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Paris Agreement untuk lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan,” katanya, Senin (1/8/2022).

Acara itu dibuka Duta Besar Indonesia untuk Tokyo, Heri Akhmadi. Anggota delegasi DPR RI yang lain adalah hadir adalah Anggota Komisi VI Subardi (Partai Nasdem), Anggota Komisi IV Charles Meikyansyah (Partai Nasdem), Anggota Komisi XI Kamrussamad (Partai Gerindra), Anggota Komisi VI Abdul Hakim Bafagih (PAN), dan Anggota Komisi IV Alien Mus (Partai Golkar. Acara ini dihadiri para pengusaha Jepang dan para peneliti dari Jepang.

Gobel mengatakan, permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian alam tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi melibatkan berbagai pihal. 

“Perlu melibatkan kementerian lain serta DPR RI maupun kalangan swasta, akademisi, peneliti, maupun masyarakat itu sendiri. Jadi harus selalu berkoordinasi dan bekerja sama. Jadi beban Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih ringan,” katanya.

Sesuai Indonesia’a Forest and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, Indonesia menargetkan pada 2030 terjadi net-zero emission gas CO2 hingga 29 persen. Namun jika ada bantuan internasional maka akan mencapai 41 persen. Capaian 100 persen ditargetkan terjadi pada 2060. Karena itu, kata Gobel, harus ada insentif untuk investor asing dalam carbon credit tersebut. 

“Kita harus dengar suara investor asing tersebut seperti dari Jepang ini,” katanya.    

Gobel menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas hutan terbesar di dunia, yaitu sekitar 95,6 juta hektare. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia itu, katanya, Jepang bisa ikut berpartisipasi bagi pengembangan hutan berkelanjutan. 

“Indonesia juga telah memiliki Sovereign Wealth Fund yang memudahkan pengusaha dari negara-negara lain dalam melakukan investasi di Indonesia,” katanya.

Gobel juga menyampaikan tentang telah hadirnya UU Cipta Kerja. UU ini, katanya, memberikan kemudahan dalam berinvestasi di bidang kehutanan serta adaya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. Menurutnya, ada tiga poin kemudahan berinvestasi di sector pehutanan.

Pertama, kemudahan perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Kedua, perizinan usaha berbasis resiko (Risk Based Approach). Ketiga, penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diintegrasikan ke dalam proses perizinan berusaha.

Ketua Asosiasi Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang tersebut mengingatkan, saat ini dunia sedang dihadapkan pada kenaikan suhu bumi akibat penggunaan energi fosil dan rusaknya lingkungan. Hal itu, katanya, berdampak pada mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, dan berubahnya iklim.

“Semua ini harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh penduduk bumi. Kita harus bekerja sama, salah satunya melalui skema berusaha yang ramah lingkungan,” katanya. 

Menurut Gobel, tiap negara, sesuai Paris Agreement, memiliki target masing-masing untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pada tahun 2030 tingkat emisi gas rumah kaca ditargetkan -140 juta ton CO2e.

“Semua itu merupakan upaya untuk mencapai netral karbon atau net-zero emission (NZE), yaitu serapan emisi GRK seimbang atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi GRK,” katanya.

Gobel mencontohkan, salah satu grup BUMN di Indonesia, yang bergerak di sektor perkebunan, memiliki potensi penyerapan karbon mencapai 39,37 juta ton CO2 per tahun. 

“Kontribusi terbesar melalui tegakan pohon kelapa sawit, tebu, dan karet. Selain itu, juga melalui program decarbonization dalam hal pengelolaan POME, perubahan pupuk dan pestisida, dan proses pengolahan. Tiga hal inilah yang menjadi sumber emisi GRK, sehingga tiga hal ini yang harus diperbaiki. Inilah salah satu contoh potensi terbaik yang bisa dikerjasamakan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper