Jokowi Bertemu Xi Jinping, Ini Daftar Proyek Jumbo China di RI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (26/7/2022) sore waktu setempat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.

“RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia,” ucap Presiden Jokowi, dikutip laman Setkab, Selasa (26/7/2022).

Untuk diketahui, China selama ini telah menjalin kerja sama di berbagai bidang dengan Indonesia, termasuk kerja sama pembangunan proyek infrastruktur. Lantas, apa saja proyek-proyek di Indonesia yang turut dibiayai China?

Berikut daftar proyek China di Indonesia:

1. Waduk Jatigede

Proyek yang digagas sejak era Presiden Soekarno ini mulai dialiri air pada 2015 lalu. Acara penggenangan air itu diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Saya ditugasi Pak Presiden Jokowi untuk meresmikan penggenangan hari ini," kata Basuki di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (31/8/2015).

Proyek tersebut dibiayai utang luar negeri sebesar US$215,62 juta dari CEXIM-China. Pembangunan Waduk Jatigede disebut dimulai sejak zaman Presiden Soekarno. Namun baru bisa direalisasikan pada pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2008, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2015.

Waduk tersebut dapat mengaliri 90.000 hektare khususnya wilayah Majalengka, Cirebon dan Indramayu. Waduk Jatigede mempunyai luas mencapai 4.983 hektare. Selain untuk irigasi, Waduk Jatigede juga menjadi pembangkit listrik sumber tenaga PLTS 110 megawatt.

2. Tol Medan-Kualanamu

Tol sepanjang 17,8 kilometer ini menelan biaya Rp 1,347 triliun. Dari total konstruksi Rp 1,347 triliun, 90 persen di antaranya berasal dari pinjaman China melalui Bank Exim China dan 10 persen dari APBN.

Pembangunan tol ini dimulai pada 2012 lalu. Pembangunan tol ini diresmikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

"Kontrak pembangunan sebenarnya telah ditandatangani pada Desember 2011, saya harapkan awal tahun sudah bisa dimulai. Kenyataannya baru bisa kita lakukan hari ini. Karena kita terlambat mulai saya tidak mau buang-buang waktu agar kita tidak telat selesai," kata Djoko dalam sambutannya saat ground breaking Jalan Tol Medan-Kualanamu di Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (7/11/2012).

3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang turut dibiayai oleh China Development Bank (CDB). Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, saat Presiden Jokowi melakukan groundbreaking Proyek KCJB pada Kamis, 21 Januari 2016, disebutkan investasi sebesar US$5,573 miliar tidak menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Namun, saat ini biaya pengerjaan proyek itu membengkak sebesar Rp27,09 triliun.

Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk mendanai pengerjaan proyek oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium beberapa BUMN dan perusahaan China Railway.

Investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tercatat mencapai US$3,96 miliar atau setara Rp56 triliun. Dimana 60 persen saham dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) milik Indonesia dan 40 persen China.

Berdasarkan perhitungan terbaru Lembaga audit internal negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membenarkan adanya potensi penambahan pembengkakan biaya (cost overrun) atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Tercatat hingga saat ini nilai cost overrun proyek strategi nasional (PSN) ini mencapai US$1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun. Sementara itu, Pemerintah telah menetapkan suntikan dana dari kas negara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun yang menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2021.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat angkat bicara atas isu jebakan utang atau hidden debt di proyek Kereta Cepat (KCIC) Jakarta-Bandung.

Diterangkan olehnya utang yang dimiliki Indonesia saat ini adalah utang produktif. Dengan begitu, pihaknya menegaskan bahwa tidak ada yang namanya hidden debt.

"Utang kita itu utang produktif. Kalau ada yang bilang hidden debt, kau datang kemari tunjukkin hidden debt-nya yang mana. Wong saya yang tangani," kata Menko Luhut kepada Wartawan, dikutip di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Luhut menjelaskan hidden debt dapat terjadi untuk proyek dengan skema Government to Government (G to G). Sementara untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek infrastruktur dengan skema G to B atau business to business.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel