Bisnis.com, JAKARTA - B20 Indonesia Digitalization Task Force sukses menggelar forum dialog G20-B20 secara hybrid, Kamis (7/7/2022) di Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah rekomendasi yang disiapkan B20 Indonesia Digitalization Task Force selama beberapa rangkaian diskusi panel yang sudah dijalankan.
Dalam dialog yang dihadiri para pemimpin bisnis global ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia/Chairman B20 Indonesia Arsjad Rasjid bersama dengan Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani serta B20 Indonesia Digitalization Task Force Chair Ririek Adriansyah memberikan pandangan dan membuka forum ini.
Selain itu, hadir juga Menteri Kominfo RI Johnny G Plate, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Kiki Yuliati, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah dan G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba.
Dalam pidato kuncinya, Menteri Kominfo RI Johnny G Plate mengapresiasi langkah dan rekomendasi yang diajukan B20 Digitalization Task Force dalam Dialog B20-G20. Menurut Menkominfo, dunia saat ini terus terdigitalisasi dan ekonomi digital akan semakin besar di pasar global.
“Kendati kita diperlihatkan dengan potensi ekonomi yang luar biasa besar, ada tantangan di depan mata yang juga harus kita hadapi bersama, tentunya dengan kolaborasi publik-swasta. Salah satunya mengenai kesenjangan digital, khususnya di negara-negara berkembang,” kata Plate, Kamis (7/7/2022).
Pemerintah kata Plate, sangat terbantu dengan bahasan dan rekomendasi dari B20 Digitalization Task Force yang sejalan dengan visi utama Presidensi G20 Indonesia untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Senada dengan Menkominfo, Ketua Umum KADIN Indonesia yang juga Chairman B20 Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut bahwa dunia telah berubah karena disrupsi teknologi. Sekitar 52 persen perusahaan telah bankrut atau diakuisisi karena tidak bisa mengikuti tren digitalisasi.
Arsjad mengatakan di Indonesia, hal itu juga terjadi namun bukan hanya kepada perusahaan besar tapi juga UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Terdapat 64,2 juta UMKM, yang berkontribusi 61 persen terhadap PDB atau lebih dari Rp8,5 triliun serta menyediakan lapangan kerja bagi 97% angkatan kerja.
“Pandemi Covid-19 melumpuhkan hampir 80-90 persen UMKM terutama saat PPKM. Namun di sisi lain, pandemi ini menjadi berkah tersendiri bagi sebagian UMKM terutama yang berhasil bertransisi ke e-commerce atau mengadopsi penjualan secara digital,” kata Arsjad.
Menurut survei BI 2021, 20 persen UMKM Indonesia mampu memitigasi dampak pandemi dengan mendigitalkan bisnisnya dan berhasil memanfaatkan media pemasaran online. Artinya, kata Arsjad, melalui digitalisasi Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berikutnya hingga USD 150 miliar tahun 2025 sekaligus berpotensi menambah 20 juta pekerjaan bersih pada tahun 2030.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Arsjad mengatakan kita harus mengatasi tantangan kesenjangan infrastruktur digital yang memang masih belum merata secara geografis dan berpusat di kota-kota besar. Tantangan kedua kurangnya keterampilan digital atau literasi digital yang akan membuat Indonesia menghadapi kekurangan 9 juta pekerja terampil di sektor teknologi digital.
Inisiatif dari KADIN Indonesia
Untuk mengatasi tantangan ini, Arsjad mengatakan KADIN Indonesia telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memberdayakan, mendidik, dan mempercepat literasi digital untuk bisnis dan UMKM melalui Platform WikiWirausaha dan Gugus Tugas Kejuruan yang membantu pemerintah mengubah kurikulum pendidikan kejuruan nasional untuk menerapkan keterampilan digital yang relevan dengan industri di masa depan.
“Kami mengajak komunitas bisnis dapat mengambil bagian dalam berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas di seluruh negeri, mendukung dan memberikan masukan terhadap revitalisasi program kejuruan nasional agar lebih digital serta menyediakan magang di industrinya,” ujar Arsjad.
Sementara itu dalam pidato pembukaan, Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan dialog B20-G20 ini dirancang untuk menjadi platform bagi kolaborasi publik dan bisnis untuk menyampaikan keprihatinan mereka dan mengusulkan solusi mereka. Dialog ini, kata Shinta diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang konkret.
“Saya sangat optimis bahwa rekomendasi kebijakan kami akan membawa kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat di masa depan. Sepanjang prosesnya, perumusan rekomendasi kebijakan ini penuh dengan perdebatan dan argumen yang saling bertentangan, yang mampu mendorong keragaman pemikiran dan aspirasi dari lebih dari dua puluh negara, dengan keadaan dan kemampuan yang berbeda,” jelas Shinta.
Shinta yakin rekomendasi kebijakan yang akan diajukan pada pemimpin G20 ini akan menjadi kunci untuk mencapai perbaikan yang signifikan di era digital saat ini. Rekomendasi yang diajukan jelasnya menyentuh beberapa nilai yang sangat kami krusial dan penting, yakni universal, berkelanjutan, tangguh, inklusif, dan saintifik.
Lebih lanjut, Shinta menjelaskan platform B20 Wiki bagi UMKM ditujukan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global dan platform One Global Women Empowerment (OGWE) menggabungkan kapasitas dan jaringan yang ada untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan pengusaha dan perempuan di dunia kerja secara global.
“Dalam semangat memperkuat hubungan antara komunitas bisnis negara-negara anggota G20 dan di seluruh dunia, kami menciptakan B20 Connect untuk memfasilitasi interaksi jaringan dan mengeksplorasi peluang bisnis baru melalui pencocokan perdagangan dan investasi,” jelas Shinta.
Shinta menyatakan sebagai komunitas bisnis, B20 Indonesia bertujuan tidak hanya untuk menciptakan tujuan tetapi juga memberikan kemajuan dan manfaat nyata untuk mendorong tindakan digitalisasi melalui kerja sama dan kemitraan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai visi yang dicita-citakan.
Rekomendasi Kebijakan yang Inklusif
B20 Digitalization Task Force Chair Ririek Adriansyah mengatakan bahwa gugus tugas yang dipimpinnya fokus pada pembahasan upaya mengatasi kesenjangan digital. Ririek memaparkan, kesenjangan digital mengacu pada kesenjangan pertumbuhan antara mereka yang menikmati inklusi ekonomi digital dan ekosistem, serta mereka yang berada di luar realitas digital.
Dalam konteks tersebut, lanjut Ririek, B20 Digitalization Task Force ingin memastikan bahwa digitalisasi dapat mendorong pertumbuhan di masa depan, serta memastikan untuk dapat menjembatani kesenjangan digital, yang pada akhirnya menghasilkan transformasi digital yang inklusif.
Selain itu, lanjut Ririek, pemerintah disebut siap mendukung inklusivitas digital tersebut untuk mendukung salah satu tujuan dari penyelenggaraan G20. Ririek menyampaikan gugus tugasnya mengajukan empat rekomendasi.
"Pertama, mendorong konektivitas universal dengan memastikan untuk mendorong akses universal untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital dan layanan pemerintah memastikan inklusi dan menghilangkan kesenjangan digital," kata Ririek.
Kedua, mengusung terobosan untuk ekonomi digital yang berkelanjutan dan tangguh, dengan tujuan mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Ketiga, memastikan pola pikir siap digital untuk individu dan UMKM dan memungkinkan UMKM memiliki akses ke platform digital. Terakhir, mempromosikan dan mengimplementasikan standar keamanan teknologi yang mendasari praktik yang mendukung upaya perusahaan untuk melindungi jaringan.
Menanggapi hasil rekomendasi B20 Digitalization Task Force, G20 Indonesia Digital Economy Working Group Chair Mira Tayyiba mengatakan pemerintah utamanya Presidensi G20 Indonesia sangat terbantu dengan kolaborasi dunia usaha dan industri yang ikut berkontribusi memastikan bahwa kebijakan publik termasuk kebijakan terkait digital dapat bermanfaat bagi masyarakat di semua lapisan masyarakat.
“Kami meyakini, kolaborasi ini akan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang adil dan praktis, serta menciptakan ruang kebijakan yang lebih baik di sektor digital. G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga mendorong kerja sama antar pelaku inovasi seperti startup, modal ventura, korporasi dan pemerintah untuk mendukung inovasi digital,” jelasnya.
Menyadari peran penting ekonomi digital dalam banyak aspek kehidupan, G20 Indonesia Digital Economy Working Group juga berkomitmen untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih signifikan dari digitalisasi untuk mencapai pemulihan yang tangguh.
Puncak dari acara ini adalah sesi panel yang dibagi 4 sesuai bahasan rekomendasi kebijakan yang sudah dihasilkan B20 Digitalization Task Force. Pembahasannya selain melibatkan pemangku kebijakan dari anggota forum B20 dan G20 juga melibatkan top eksekutif perusahaan multinasional dan perwakilan pemerintah dari masing-masing negara anggota.
B20 Digitalization Task Force Deputy Chair Fajrin Rasyid yang menjadi koordinator diskusi panel dalam pertemuan ini menjelaskan, perumusan rekomendasi gugus tugas memiliki prinsip dan metode yang sangat ketat agar rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat ditindaklanjuti, inklusif dan berdampak. Transformasi digital, kata Fajrin, sangatlah penting, namun ada beberapa tantangan utama yang kita hadapi saat ini dalam hal adopsi digital di seluruh dunia.
“Kami telah menyusun sesi panel yang akan membahas lebih lanjut tindak lanjut secara konkret dari rekomendasi kebijakan bersama-sama. Sesi diskusi panel ini juga akan menghasilkan ide-ide untuk mengatasi tantangan paling mendesak saat ini yang akan mendorong arah kebijakan ekonomi global,” ujarnya.
Sesudah pembahasan rekomendasi dalam diskusi panel, B20 Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perwakilan dari India yang akan menjadi Presidensi G20-B20 2023. Perwakilan dari India yang dihadiri Alkesh Kumar Sharma, Secretary Ministry of Electronics & Information Technology of India dan Ananth Khrisnan, CII National Council Member/ Executive Vice President and CTO at Tata Consultancy Services Limited, memberikan pernyataan mengenai pentingnya legacy G20-B20 Indonesia bagi G20-B20 2023.
.jpg?w=300&h=221)
