Bisnis.com, JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara dinilai tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prospek permintaan properti di wilayah Jabodetabek dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pasalnya, DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis yang besar.
Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara Nusantara masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses pemindahan itu pun nantinya akan dilakukan secara bertahap yang membuat prospek di Jakarta masih akan baik.
"Kalau prospeknya 10 tahun saya masih bilang Jabodetabek masih oke, faktor demografi Jabodetabek terbesar kedua di dunia," ujarnya dalam paparan yang digelar pada Rabu (6/7/2022).
Dia mengungkapkan Jakarta yang akan berfungsi sebagai kota bisnis masih akan menjadi daya tarik khusus untuk banyak masyarakat ke depannya. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan membuat kota ini masih akan menciptakan kegiatan ekonomi yang besar.
Tidak hanya itu, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta akan menjadi peluang baru bagi sektor properti karena nantinya masih dapat dimanfaatkan menjadi ruang komersial yang bisa disewakan untuk kegiatan bisnis tersebut.
"Kalaupun terjadi secara beratahap efeknya memang tidak langsung, akan banyak gedung kantor pemerintah yang kosong ini kan seberapa cepat pemerintah bisa melakukan transisi gedung-gedung kantor menjadi ruangan komersil yang bisa disewakan seperti gedung yang ada di CBD," ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Ketua Bidang Transportasi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta Reza Firdaus berpendapat perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tak seperti membalikan telapak tangan. Pasalnya pemindahan IKN ini memiliki sejumlah fase yang dilakukan hingga 2045 mendatang sehingga terdapat 20 tahun masa transisi perpindahan ibu kota.
Ketua Bidang Transportasi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta Reza Firdaus berpendapat perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tak seperti membalikan telapak tangan. Pasalnya pemindahan IKN ini memiliki sejumlah fase yang dilakukan hingga 2045 mendatang sehingga terdapat 20 tahun masa transisi perpindahan ibu kota.
Dia menilai terdapat beberapa aset pemerintah yang akan dilepas terutama untuk mendukung biaya pengembangan IKN.
“Ada beberapa kawasan pemerintah yang bersingungan langsung MRT. Nanti aset pemerintah ini bisa dikembangkan ke konsep TOD sehingga lebih premium. Terlebih 60 persen masyarakat tinggal jauh 1 kilometer dari simpul transportasi,” ungkapnya.
