Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membeberkan pemerintah tidak ikut mengganti beban selisih harga keekonomian yang ditanggung Pertamina untuk tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di angka Rp12.500 per liter saat ini.
Padahal, Nicke mengatakan, harga keekonomian dari BBM komersial itu sudah menembus di angka Rp17.950 per liter. Artinya terdapat selisih sekitar Rp5.450 untuk setiap pembelian satu liter Pertamax.
“Jadi kalau pertanyaannya adakah yang sekarang kita masih jual di bawah harga keekonomiannya dan tidak diganti oleh pemerintah ada, yaitu Pertamax,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Nicke mengatakan perseroan mesti membayar selisih harga itu lewat keuntungan yang didapat Pertamina dari kegiatan bisnis hulu yang ikut menikmati profit di tengah harga minyak mentah dunia yang tinggi pada tahun ini.
“Iya betul lewat windfall [pembayarannya],” kata dia.
Kendati demikian, Nicke mengatakan, pemerintah belakangan bakal menyasar alokasi subsidi pada jenis BBM Pertamax kemudian hari terkait dengan upaya pengurangan emisi karbon. Alasannya, pertamax memiliki Research Octan Number (RON) yang lebih tinggi ketimbang pertalite.
Baca Juga
“Road map pemerintah mensubsidi bahan bakar yang ramah lingkungan, maka roadmap berikutnya adalah pertamax jadi ada roadmapnya tidak serta merta pindah,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melakukan efisiensi. Kepala Negara menilai hal tersebut penting untuk dilakukan demi menyikapi besarnya subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah. Jokowi tidak menginginkan masyarakat beranggapan subsidi yang diberikan pada BUMN energi tak dibarengi upaya penghematan.
"Subsidi dari Kemenkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, Pertamina, ini yang dilihat publik kok enak banget,”ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar Pertamina dan PLN bisa lebih berhemat dan melakukan efisiensi anggaran, khususnya mencegah terulangnya masalah seperti kebocoran di keuangan perusahaan.
"Mana yang bisa diefisiensikan? Mana yang bisa dihemat? Kemudian mana kebocoran yang bisa dicegah? Semuanya harus dilakukan [penghematan dan pecegahan]," pungkasnya.
