Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengklaim hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) belum lancar akibat ketersediaan kapal-kapal yang masih minim.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono melaporkan eksportir saat ini masih sulit untuk mendapatkan kapal yang akan mengangkut barang ekspor.
“Ekspotir masih kesulitan kapal. Kapal tanker semenjak larangan ekspor digunakan untuk angkut crude oil dari Rusia,” kata Eddy, Rabu (6/7/2022).
Meski pemerintah telah mendorong percepatan ekspor dengan berbagai cara, tapi masalah muncul dari sisi logistik. Bahkan pemerintah, jelsa Eddy, telah menambah rasio ekspor domestic market obligation (DMO) yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:7.
“Ya [pemerintah] sudah mengubah dari 1:5 ke 1:7, tetapi kalau kapalnya sulit bagaimana?,” keluh Eddy.
Sementara itu, dari sisi petani kelapa sawit, masih banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang belum terserap sebagai dampak dari terhambatnya ekspor. Harga TBS di salah satu provinsi penghasil kelapa sawit, Riau, jatuh dibawah Rp1.000 per kilogram.
Baca Juga
“Kalau data dari Apkasindo [Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia] ada 68 PKS yang tutup. Kalau anggota Gapki memang tidak ada laporan yang tutup hanya pembelian TBS memang masih dibatasi, karena PKS anggota Gapki juga masih kesulitan menjual CPO-nya,” ujarnya.
Eddy berharap, di pertengahan Juli ini kapal-kapal yang biasa digunakan untuk mengangkut CPO akan kembali beroperasi sehingga ekspor berjalan lancar dan TBS petani dapat terserap dengan normal.
Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan menyampaikan bahwa saat ini realisasi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) baru 1,2 juta ton dari total kuota ekspor sebesar 3,4 juta ton.
“Ada beberapa kendala terkait realisasi ekspor ini sehingga masih baru terealisasi kurang lebih 50 persen. Kenapa masih lambat karena ada alasan-alasan eksternal,” ujar Oke tanpa merinci lebih lanjut penyebabnya, Selasa (28/6/2022).
Per 28 Juni 2022, Kementerian Perdagangan melaporkan terdapat 505 persetujuan ekspor (PE) yang diterbitkan dari total 958 PE yang akan diberikan. Skema flush out untuk mempercepat penyaluran ekspor pun baru terealisasi 40 persen dari total kuota 1,16 juta ton.
