Bisnis.com, JAKARTA - Program Kartu Prakerja memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. Sekitar 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha.
Program Kartu Prakerja dinilai mampu mentransformasi postur pasar kerja di Indonesia. Berbagai hasil survei evaluasi dan riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei eksternal maupun lembaga luar negeri sejak tahun 2020-2022, menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam meningkatkan skill dan kebekerjaan penerima manfaat.
Survei dan riset ini telah membuktikan bahwa 30 persen penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya menganggur, kini telah bekerja atau berwirausaha. Kemudian 90 persen penerima manfaat juga mengalami peningkatan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan skill kewirausahaan.
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan sejak bulan April 2020 lalu, telah diberikan kepada sebanyak 12,8 juta orang penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia, juga bersifat inkusif dan menjangkau kelompok rawan dan minoritas.
Program Kartu Prakerja hadir di 514 kabupaten/kota, dengan populasi 56 persen tinggal di desa dan 49 persen populasi gender adalah perempuan, serta sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas.
“Selama dua tahun program ini berjalan, Kartu Prakerja telah sukses dijalankan dengan baik. Tentunya dengan kesuksesannya, harapan yang sangat tinggi juga diemban untuk keberlanjutan ke depannya,” tutur Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, dalam keterangan resmi, Jumat (1/7/2022).
Seiring mulai pulihnya pandemi Covid-19 yang akan berubah menjadi endemi, pemerintah berencana menjalankan skema normal dengan mengadakan pelatihan offline yang merupakan desain awal dari Program Kartu Prakerja.
Skema normal berfokus pada peningkatan skill penerima dan bukan lagi semi bansos, di mana bantuan biaya pelatihan akan lebih besar dari insentif yang diberikan. Melalui Program Kartu Prakerja dengan skema normal, pemerintah mendorong pelatihan-pelatihan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar. Pelatihan juga dapat dilakukan secara offline, online, dan hybrid.
Deputi Bidang Koordinasi ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Prakerja, menyampaikan dalam paparannya, Fokus utama skema normal bukan lagi pada bantuan sosialnya seperti yang dijalankan sebelumnya, tapi akan fokus kepada peningkatan skill penerimanya.
"Biaya pelatihan akan menjadi lebih besar dan pelatihan dapat dilakukan secara offline dan online, namun akan lebih mendorong pelatihan offline”.
