Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk menjamin keandalan dan harga listrik tetap kompetitif bagi industri yang belakangan diwajibkan beralih untuk membeli listrik dari perusahaan listrik pelat merah tersebut.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan keandalan dan ongkos kelistrikan menjadi isu krusial bagi kegiatan pertambangan batu bara setelah pemerintah berencana menggeser konsumsi listrik industri dengan pembangkit listrik mandiri berdaya lebih dari 3 mega watt (MW) untuk membeli listrik dari PLN.
“Ketersedian listrik bagi industri tambang juga kan sangat krusial kalau pun dia harus berpindah ke PLN, perlu ada jaminan dari PLN untuk kelancaran pasokan, gangguan transmisi itu dampaknya ke produksi juga lumayan,” kata Hendra saat dihubungi, Kamis (30/6/2022).
Di sisi lain, Hendra meminta, pemerintah untuk menerapkan kebijakan itu dengan teliti. Lantaran, dia menggarisbawahi, sebagian besar tambang sudah terlanjur menaruh investasi yang relatif besar untuk membangun pembangkit listrik mereka secara mandiri.
Dia berharap terdapat celah kebijakan yang ikut mengakomodasi sejumlah investasi yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk pembangkit listrik mereka. Alasannya, sebagian besar investasi untuk pembangkit listrik itu dilakukan dengan nilai belanja modal yang relatif besar.
“Kalau pindah ke PLN, bagaimana investasi mereka sudah keluar juga, kalau PLN biayanya lebih tinggi bebannya ya akan diperhitungkan. Apalagi pengusaha investasi baru banget, biaya penyusutannya belum habis,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mewajibkan industri yang memiliki pembangkit listrik berbasis bata bara secara mandiri untuk beralih membeli listrik langsung dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Rencananya kewajiban itu bakal diarahkan kepada industri yang memiliki pembangkit listrik dengan kelas di atas 3 mega watt (MW).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan langkah itu diambil untuk memperkecil ekses atau kelebihan pasokan listrik yang dimiliki PLN di tengah upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Dadan beralasan salah satu kendala dari realisasi investasi dan pengembangan EBT di dalam negeri berasal dari posisi pasokan listrik yang berlebih dari PLN pada tahun ini.
“Bagaimana kita dorong industri itu bergeser, industri yang punya pembangkit sendiri dan ini banyak yang kelasnya 3 MW, yang kelasnya 10 MW digeser untuk membeli atau menggunakan listrik PLN,” kata Dadan dalam Seminar Bioenergi Tingkatkan Bauran Green Energy PLN yang disiarkan daring, Kamis (30/6/2022).
Adapun, inisiatif kebijakan itu berasal dari rapat pimpinan terbatas Kementerian ESDM pada Rabu (29/6/2022). Rencanannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif bersama dengan jajarannya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut ihwal rencana peralihan pembelian listrik industri itu bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Senin (4/6/2022) mendatang.
Arifin, kata Dadan, memiliki keyakinan bahwa inisiatif kebijakan peralihan pembelian listrik industri itu dapat berjalan optimal. Malahan, industri disebutkan untung ketika membeli listrik dari PLN di tengah harga batu bara yang belakangan tertahan tinggi akibat sentimen perang sejak awal awal tahun ini.
“Kalau saya lihat, industri beli batu baranya pasti di atas US$70 kalau pakai 6.200, sekarang PLN membelinya di angka tersebut pak menteri meyakini ini seharusnya bisa jalan wong dia [industri] beli batu baranya lebih mahal dari pada PLN, seharusnya ini win-win,” tuturnya.
