Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut kondisi jalan di Indonesia akan semakin banyak yang mengalami kerusakan. Keadaan tersebut ditenggarai kurangnya anggaran untuk kegiatan preservasi jalan.
Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menjelaskan pada 2020–2021 terdapat penurunan kondisi jalan pada tingkat baik sepanjang 2.259 kilometer (Km). Kondisi itu melebar hingga 2022 menjadi sepanjang 2.928 km.
Dia menuturkan, pihaknya tak dapat berbuat banyak untuk menangani penurunan kondisi jalan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
“Kalau kita tidak tangani dengan cepat, itu ada suatu rule of term di bidang ilmu jalan bahwa yang tadinya untuk menangani Rp1 juta nanti dalam dua atau tiga tahun butuh Rp10 juta rupiah karena rusaknya sudah terlalu berat,” kata Hedy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (29/6/2022).
Hedy menuturkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR hingga 2024, tingkat kemantapan jalan dipatok mencapai 97 persen.
Namun, mengacu pada kondisi yang ada, terjadi gap capaian kemantapan jalan antara target dalam RPJMN terhadap prediksi hasil perhitungan hingga 2024 hanya mencapai 95,83 persen atau selisih 1,17 persen.
“Ini yang saya kira mencapai 95 persen juga masih menjadi tantangan,” ujarnya.
Adapun, pada 2023 Dirjen Bina Marga hanya mendapatkan alokasi pagu indikatif senilai Rp40,28 triliun.
“Kalau kita punya penanganan yang relatif berat itu setiap 10 tahun, ini artinya kita tidak mengejar kondisi jalan lebih baik. Kenapa ini terjadi karena kita kesulitan mendapatkan sumber-sumber pendanaan untuk menanganai preservasi jalan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan kementeriannya mendapatkan Pagu indikatif Rp98,21 triliun pada 2023. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan usulan kebutuhan Pagu indikatif 2023 yaitu Rp159,62 triliun.
“Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan 18 April 2022, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2022 Rp98,21 triliun,” kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis (9/6/2022).
Adapun, Ditjen Bina Marga akan menggunakan alokasi anggaran untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km antara lain Jalan Tol Serang-Panimbang, dan Jalan Tol Semarang-Demak.
Sementara itu, program prioritas lainnya adalah pembangunan jalan sepanjang 303,6 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km.
Lebih lanjut, anggaran di Ditjen Bina Marga juga akan digunakan untuk peningkatan aksesibilitas fly over/underpass/terowongan sepanjang 1.100 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km, serta preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km.
