Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) mencapai 257.455 liter hingga Mei 2022. Adapun BBM subsidi yang diselewengkan mencapai 181.583 liter hingga pertengahan tahun ini.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan lembaganya mengidentifikasi terdapat tiga provinsi dengan catatan penyelewengan penyaluran terbesar di antaranya Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jambi. Di sisi lain, Erika menambahkan terdapat 26.000 liter penyaluran BBM itu tidak memenuhi unsur pidana.
“Beberapa provinsi ini selalu menjadi provinsi dengan kasus terbesar ya seperti kita lihat selama BPH Migas memberikan keterangan ahli pada tahun ini,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Berdasarkan data milik BPH Migas hingga Mei 2022, penyelewengan penyaluran BBM solar bersubsidi tercatat mencapai 176.783 liter, BBM oplosan sebesar 49.422 liter, minyak tanah bersubsidi sebesar 3.925 liter, dan BBM RON 90 mencapai 875 liter.
Di sisi lain, penyimpangan distribusi BBM solar non subsidi yang memenuhi unsur pidana sebesar 450 liter. Sementara itu, dugaan penyelewengan BBM solar non subsidi yang tidak memenuhi unsur pidana sebesar 26.000 liter.
“Ada penyimpangan dari BBM solar bersubsidi ada yang BBM oplosan, minyak tanah bersubsidi yang diselewengkan dan BBM RON 90 atau Pertalite menjual tanpa izin,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi membeberkan alokasi anggaran untuk subsidi energi sudah mencapai Rp502,4 triliun di tengah gejolak harga minyak mentah yang masih berlanjut hingga pertengahan tahun ini.
Kendati harga BBM domestik tetap ditahan murah, Jokowi mengaku pemerintah relatif kesulitan untuk menjaga beban subsidi yang berpotensi makin lebar hingga akhir 2022.
“Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka-angka kita tidak akan merasakan betapa sangat besar persoalan saat ini,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Malahan, Jokowi menggambarkan beban subsidi energi itu sudah melampaui kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang dipatok sebesar Rp446 triliun. Hanya saja, dia mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan pengalihan anggaran untuk membantu kebutuhan energi masyarakat menyusul potensi inflasi yang terkerek tajam tahun ini.
“Subsidi kita besar sekali, bisa dipakai untuk membangun Ibu Kota [Negara] satu karena angkanya sudah Rp502,4 triliun. Itu semua harus kita mengerti,” kata dia.
