Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyatakan tidak menutup peluang kepada para pengembang swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan warga di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN.
Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono mengatakan pemerintah telah memiliki rencana untuk menyediakan perumahan dinas untuk ASN, TNI, dan Polri di IKN. Tetapi, jumlah hunian yang akan dibangun masih akan menyesuaikan dari kajian Badan Otorita IKN.
Sidik mengatakan jumlah yang akan dibangun nantinya disesuaikan dengan kemampuan pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan minat dari pengembang swasta.
"REI kan juga salah satu potensial investor kita terbuka kepada beberapa pihak peminat untuk berpartisipasi berkontribusi membangun IKN termasuk penyediaan perumahan bagi ASN dan bagi warga nantinya," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/6/2022).
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah akan berfokus terhadap penyediaan lahan yang akan digunakan untuk penyediaan rumah di IKN.
Di samping itu, pihaknya tengah memfinalisasikan insentif-insentif yang akan diberikan kepada para pengembang atau investor agar berminat untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.
"Untuk investor direncanakan akan ada insentif, tapi ini kan skemanya masih terus difinalisasikan, itu salah satu yang di-exercise sampai saat ini. Intinya harus tetap atraktif untuk investor tapi tentu sesuai dengan koridor ketentuan perundang-undangan," ungkapnya.
