Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia menilai skema pembiayaan dengan uang muka 0% merupakan opsi skema yang paling memungkinkan untuk digunakan pada program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.
Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan pengadaan rumah dengan skema DP 0% merupakan keniscayaan, karena peraturan Bank lndonesia tidak mengatur secara khusus dalam rasio LTV (Loan to Value) untuk pembiayaan dengan DP 0%.
"BI hanya mengatur LTV 30% untuk rumah ukuran besar, di atas 70 m2. Jadi, program DP 0% pada dasarnya bukan hal baru. Sebab, sejak awal kabinet Kerja ini, program ini sudah bisa diwujudkan untuk pengadaan rumah dibawah 70 m2," ujar Eman sapaan akrab Soelaeman saat konferensi pers DPP REI di Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan hunian untuk aparatur negara diutamakan untuk rumah pertama, dengan pembayaran menggunakan Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang selama ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembayaran itu berskema khusus dengan uang muka (DP) 0%, masa pinjaman hingga 30 tahun dan pembayaran cicilannya maksimal hingga usia 75 tahun. Adapun usia maksimum pengajuan pinjaman maksimum adalah 53-55 tahun.
Menurut Bambang, skema pembiayaan tersebut sudah dilakukan pilot project di beberapa kementerian/lembaga, melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian/lembaga tersebut tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi.
Baca Juga
Menanggapi rencana itu, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai model pembiayaan uang muka 0% tak cocok untuk program penyediaan rumah bagi ASN, TNI, dan Polri.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mengupayakan skema pembayaran dengan angsuran ringan, bukan DP 0% yang nantinya akan malah memperbesar angsuran per bulannya.
