Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyampaikan hasil evaluasi pelayanan mudik Lebaran di 2022 dan menjadikan hasil tersebut sebagai kajian untuk memperbaiki pelayanan pada mudik Lebaran 2023.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan berbagai isu seperti penanganan kemacetan, penambahan prasarana transportasi, dan peningkatan program mudik gratis menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pelayanan mudik Lebaran di 2023.
Dia menyebut pelaksanaan mudik di 2022 atau yang pertama selama dua tahun pandemi Covid-19 (sejak 2020) secara umum disambut positif oleh masyarakat.
Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), sebanyak 76,4 persen masyarakat puas atas kerja pemerintah dalam mengelola angkutan Lebaran 2022.
Tidak hanya itu, persentase jumlah kecelakaan selama arus mudik yakni dari 28 April - 8 Mei 2022 juga menurun. Berdasarkan data Operasi Ketupat 2022, angka kasus kecelakaan turun 45 persen, korban meninggal dunia turun 72 persen, korban luka berat turun 24 persen, dan korban luka ringan turun 42 persen.
Kendati demikian, Budi Karya menjelaskan tetap ada berbagai pelajaran dan pekerjaan yang akan dilakukan sebagai hasil evaluasi pelaksanaan mudik tahun ini. Mulai dari soal rekayasa lalu lintas, penyediaan sarana dan prasarana, dan lain-lain.
Baca Juga
Berikut ini sederet PR pemerintah terkait mudik Lebaran 2023:
1. Rekayasa lalu lintas
Selama mudik Lebaran 2022, Budi Karya menyebut dua titik yang memiliki mobilitas tertinggi pemudik yakni penyeberangan Merak - Bakauheni dan lalu lintas jalan dari Jakarta menuju Semarang. Berbagai rekayasa lalu lintas dilakukan seperti one way, contraflow, dan ganjil genap untuk mengurai kepadatan kendaraan.
Adapun, pelaksanaan ganjil-genap di jalan tol merupakan yang pertama kali dilakukan.
Menurut Budi Karya, hal yang cukup sulit dilaksanakan pada mudik Lebaran 2022 yakni tidak adanya lagi pemutaran balik atau pemeriksaan (check point) bagi para pemudik yang menggunakan lalu lintas jalan, karena pada saat mudik dilarang pada dua tahun sebelumnya, masyarakat yang melakukan perjalanan dan tidak memenuhi syarat dan aturan bisa diputar balik.
"Satu hal yang tidak mudah dilaksanakan yakni dilarang untuk memutar balik dan memeriksa mereka yang mudik. Jadi semua natural berjalan apa adanya, kita hanya bisa kontrol volume yang berkembang," tutur Budi pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/6/2022).
Di sisi lain, sulitnya pembatasan mobilitas pada pemudik di lalu lintas jalan dibandingkan dengan moda lainnya (kapal, pesawat, kereta api) dinilai juga menjadi tantangan.
2. Macet
Kemenhub mencatat bahwa terjadi kemacetan di beberapa titik utamanya yang paling disoroti yakni di daerah Bekasi, Jawa Barat dan Pelabuhan Merak, Banten.
Budi Karya menyebut hal itu dipicu oleh realita lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi yang dilakukan sebelumnya terkait dengan waktu puncak arus mudik. Sebelumnya, pemerintah mengimbau agar masyarakat melakukan mudik sebelum 28-29 April 2022 yang diprediksi menjadi puncak arus mudik.
Namun, masyarakat justru sudah mulai berbondong-bondong melakukan perjalanan mudik sebelum hari-H sehingga tidak sesuai dengan prediksi pemerintah.
"Memang ada satu prediksi yang tidak terukur dengan baik bahwa masa liburan bersama [terjadi] satu hari sebelum [hari-H] dan mobilitas meningkat pesat sehingga adanya antrean," jelas Budi.
Untuk penanganan di Bekasi, Jawa Barat, rekayasa lalu lintas dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan pemudik. Sementara itu di Merak, penggunaan dermaga tambahan yakni Pelabuhan Ciwandan, Banten, dimanfaatkan untuk mengurangi beban kepadatan di pelabuhan penyeberangan utama.
Ke depan, Pelabuhan Ciwandan direncanakan berfungsi sebagai pelabuhan logistik secara reguler guna mengurangi beban mobilitas yang ada di Pelabuhan Merak. Namun, nantinya Ciwandan bisa tetap difungsikan sebagai pelabuhan penyeberangan penumpang apabila diperlukan pada saat mudik Lebaran atau libur nasional lainnya.
"Berkaitan dengan Merak-Bakauheni, sudah kita putuskan dan sudah mulai dilaksanakan Pelabuhan Cindawan akan menjadi [pelabuhan] tambahan dan akan di-manage oleh ASDP walaupun itu dari Pelindo. Settlement itu sudah terjadi," jelas Budi Karya.
3. Mudik gratis
Animo masyarakat untuk menggunakan fasilitas angkutan mudik gratis (untuk penumpang dan sepeda motor) diklaim tinggi. Oleh sebab itu, Kemenhub akan melanjutkan program tersebut pada saat pelaksanaan mudik Lebaran ke depannya.
Pada mudik Lebaran 2022, program mudik gratis Kemenhub didukung dengan anggaran sebesar Rp20 miliar dan bekerja sama dengan pihak BUMN, swasta, dan pemerintah provinsi. Program yang disediakan yakni dengan bus dan kapal laut, serta truk dan kereta api khusus untuk sepeda motor pemudik.
"Mudik gratis diharapkan kita improve bila perlu anggarannya ditambah," kata Budi Karya.
4. Penambahan prasarana
Pemerintah akan melakukan penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas utamanya untuk rest area dan akses jalan menuju pelabuhan penyeberangan.
"Angkutan penyeberangan saya pikir harus improve saya sudah sampaikan kepada Kementerian PUPR supaya jalan menuju Tol merak diperbesar sehingga lalu lintas lebih baik. Ini selain Ciwandan," tutur Budi Karya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa terdapat sejumlah PR yang akan dilakukan guna menyambut mudik Lebaran dan hari libur lainnya seperti yang terdekat yakni Natal dan tahun baru.
Beberapa di antaranya yakni penyediaan kantong parkir di tempat istirahat (rest area) guna dimanfaatkan saat mobilitas masyarakat meningkat pada hari-hari libur.
"PR kita ke depan pertama menyiapkan kantong parkir di tempat peristirahatan [rest area], mungkin akan kita lebarkan dan perlu pembebasan lahan khusus. Lalu Merak agar tidan menumpuk akan disiapkan lahan 5 hektare untuk kantong parkir," ujar Basuki, pada kesempatan yang sama.
Hal tersebut diamini oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi. Menurut Firman, perluasan akses jalan sekaligus penyediaan rest area menuju Pelabuhan Merak diperlukan guna menghindari antrean panjang pemudik di kemudian hari.
Firman juga mengusulkan agar nantinya bisa disedikan tempat membeli tiket di luar area pelabuhan guna menghindari penumpukan penumpang yang mengantre membeli tiket.
"Karena kenyataan di lapangan banyak masyarakat datang sesuai keinginannya tanpa konfirmasi sudah membeli tiket sehingga bercampur semuanya. Jadi secara terbuka kita evaluasi gimana memastikan ticketing dilaksanakan lebih dini di luar pelabuhan," tutur dia.
