Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejar Rasio Elektrifikasi 100 Persen pada 2025, PLN Minta PMN Rp10 Triliun

Saat ini, realisasi rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 90,78 persen. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang rasio elektrifikasi masih sangat rendah seperti di Kalimantan, Maluku, dan Papua yang masih di bawah 80 persen.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 21 Juni 2022  |  18:26 WIB
Kejar Rasio Elektrifikasi 100 Persen pada 2025, PLN Minta PMN Rp10 Triliun
Ilustrasi program elektrifikasi nasional oleh PLN - isitmewa

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk mengejar target rasio elektrifikasi hingga 100 persen pada 2025, PT PLN (Persero) mengajukan anggaran penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp10 triliun pada tahun depan yang akan dialokasikan untuk mengaliri listrik ke desa-desa. 

Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi menjelaskan bahwa realisasi rasio elektrifikasi masih mencapai 90,78 persen. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang rasio elektrifikasi masih sangat rendah seperti di Kalimantan, Maluku, dan Papua yang masih di bawah 80 persen.

Dia mengungkapkan untuk mengejar rasio elektrifikasi hingga 100 persen, PLN membutuhkan anggaran senilai Rp18 triliun. Untuk itu, usulan dana PMN pada 2023 adalah senilai Rp10 triliun dan Rp8 triliun untuk usulan dana PMN untuk 2024.

“Untuk itu, di sinilah peran PMN hadir agar seluruh masyarakat meski di desa tetap bisa mendapatkan akses listrik,” ujar Evy dalam keterangan resminya, Selasa (21/6/2022).

Evy memaparkan, hingga 2021 rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,7 persen, atau tersisa 293 desa belum menikmati listrik. Namun dari angka tersebut, masih ada lebih dari 4.700 desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN. Desa-desa ini mayoritas berada di wilayah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.

Menurutnya, sasaran desa berlistrik mayoritas berada di wilayah 3T dengan akses yang sulit dan secara bisnis ini tidak feasible. Evy menjelaskan untuk bisa melistriki satu kepala keluarga (KK) di desa terpencil membutuhkan paling tidak Rp25 juta hingga Rp45 juta per KK.

Dengan demikian, alokasi PMN 2023 akan dialokasi untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp1,7 triliun, Rp3,8 trilun akan digunakan untuk pembangunan transmisi dan distribusi dan Rp4,5 triliun untuk pembangunan jaringan distribusi sampai ke rumah warga di desa sasaran.

“Kami optimistis tentu saja target ini bisa tercapai dengan dukungan semua pihak. Stakeholder dan juga dukungan semua pihak. Ini perlu upaya bersama untuk bisa menciptakan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Kahfi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top