Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melakukan efisiensi.
Kepala Negara menilai hal tersebut penting untuk dilakukan demi menyikapi besarnya subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah.
Jokowi tidak menginginkan masyarakat beranggapan subsidi yang diberikan pada BUMN energi tak dibarengi upaya penghematan.
"Subsidi dari Kemenkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, Pertamina, ini yang dilihat publik kok enak banget,”ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar Pertamina dan PLN bisa lebih berhemat dan melakukan efisiensi anggaran, khususnya mencegah terulangnya masalah seperti kebocoran di keuangan perusahaan.
"Mana yang bisa diefisiensikan? Mana yang bisa dihemat? Kemudian mana kebocoran yang bisa dicegah? Semuanya harus dilakukan [penghematan dan pecegahan]," pungkasnya.
Baca Juga
Jokowi juga meminta agar produksi bisa lebih digenjot sehingga ketergantungan terhadap impor bisa dikurangi.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan agar Pertamina menaikkan produksi minyak demi mengurangi impor di masa mendatang.
"Dalam jangka waktu pendek, bagaimana bisa naikkan produksi, jadi tidak tergantung impor. Sumber-sumber minyak yang ada sekecil apa pun akan didorong produksinya meningkat," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung beban berat yang ditanggung APBN untuk subsidi energi. Demi menahan harga BBM tidak naik, APBN harus menambal hingga Rp502 triliun.
"Pertalite, Pertamax, Solar, elpiji subsidinya menjadi Rp502 triliun. Gede sekali, enggak ada negara yang seberani kita melakukan subsidi ini gede sekali," ujar Jokowi dalam acara Relawan Tim 7 di Ancol, Sabtu (11/6/2022).
