Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) perlu mengoptimalkan pendapatan dari sisi hilir untuk memperkecil beban subsidi energi yang makin lebar hingga pertengahan tahun ini.
Toto mengatakan terdapat sejumlah produk hilir milik Pertamina dan PLN yang masih belum dikerjakan optimal untuk meningkatkan pendapatan perseroan di tengah reli kenaikan harga minyak mentah dunia tahun ini.
“Bisnis sisi hilir Pertamina ada beberapa produk di sana yang bisa dioptimalkan sehingga bisa menambah profit perseroan, demikian pula PLN bisa diminta untuk meningkatkan pendapatan segmen komersial,” kata Toto saat dihubungi, Selasa (21/6/2022).
Hanya saja, Toto menerangkan, upaya optimalisasi pendapatan PLN dari sektor komersial itu relatif sulit dilakukan di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik untuk wilayah Jawa dan Bali saat ini. Kendati demikian, dia menggarisbawahi, PLN dapat berfokus untuk melakukan pemulihan permintaan dari konsumen yang sempat terkontraksi selama pandemi Covid-19 di lini industri dan bisnis.
“Geliat ekonomi yang mulai kencang di awal tahun sampai dengan saat ini harus dioptimalkan, terutama menyasar segmen dengan pertumbuhan tinggi misalnya di industri kesehatan atau farmasi dan sektor konstruksi,” tuturnya.
Di sisi lain, bisnis hilir milik Pertamina relatif masih terbuka lebar yang bertumpu pada distribusi bahan bakar minyak (BBM), turunan lubricant dan bahan bakar gas atau liquid petroleum gas (LPG) di tengah masyarakat.
Baca Juga
“Karena ketergantungan impor minyak mentah tinggi, maka salah satu cara adalah meningkatkan lifting domestik. Selain itu percepatan pembangunan fasilitas kilang baru harus dikebut, sehingga kapasitas produksi lokal bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melakukan efisiensi.
Kepala Negara menilai hal tersebut penting untuk dilakukan demi menyikapi besarnya subsidi energi yang harus digelontorkan pemerintah. Jokowi tidak menginginkan masyarakat beranggapan subsidi yang diberikan pada BUMN energi tak dibarengi upaya penghematan.
"Subsidi dari Kemenkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN, Pertamina, ini yang dilihat publik kok enak banget,”ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar Pertamina dan PLN bisa lebih berhemat dan melakukan efisiensi anggaran, khususnya mencegah terulangnya masalah seperti kebocoran di keuangan perusahaan.
"Mana yang bisa diefisiensikan? Mana yang bisa dihemat? Kemudian mana kebocoran yang bisa dicegah? Semuanya harus dilakukan [penghematan dan pecegahan]," ungkapnya.
