Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2023 sebesar Rp24,34 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD menyampaikan usulan penambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu persiapan untuk pengamanan pembangunan dan pengawalan persiapan infrastruktur.
“Kami ingin mengusulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar Rp24,34 miliar, untuk persiapan pembangunan IKN,” katanya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).
Di samping itu, Mahfud menjelaskan penambahan anggaran juga dimaksudkan untuk persiapan menghadapi dinamika politik dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden pada 2024.
Adapun sebelumnya, pagu indikatif Kemenko Polhukam tahun anggaran 2023 telah ditetapkan sebesar Rp296,41 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2023.
Baca Juga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp82,2 miliar.
“Dari pagu indikatif tersebut, kami mengusulkan adanya tambahan anggaran karena ada beberapa penugasan yang angka besarnya berada pada transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus,” jelas Airlangga.
Dengan usulan penambahan tersebut, maka total pagu anggaran 2023 yang diusulkan Kemenko Bidang Perekonomian menjadi sebesar Rp554 miliar.
Selanjutnya, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar, dari yang sebelumnya Rp232,28 miliar menjadi Rp282,28 miliar.
