Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar untuk pagu indikatif tahun anggaran 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pagu indikatif tahun anggaran 2023 sebelumnya diusulkan sebesar Rp471,8 miliar.
Jumlah tersebut meningkat Rp26 miliar atau sebesar 6 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2022.
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp172,05 miliar akan dialokasikan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan dan sebesar Rp299,82 miliar untuk program dukungan manajemen.
Namun, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar, total pagu indikatif Kemenko Bidang Perekonomian yang diusulkan menjadi Rp554 miliar.
“Kami mengusulkan adanya tambahan anggaran karena tambahan anggaran itu ada beberapa penugasan yang angka besarnya berada pada transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus,” katanya dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (6/6/2022).
Airlangga menjelaskan, dari Rp82,2 miliar, sebesar Rp5 miliar akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, di antaranya untuk revitalisasi lift gedung kantor Kemenko Perekonomian Rp4,8 miliar dan untuk peningkatan pengendalian internal sebesar Rp200 juta.
Selebihnya, usulan tambahan anggaran sebesar Rp77,2 miliar akan dialokasikan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Alokasi terbesar yaitu untuk penugasan pembentukan PMO transformasi ekonomi digital sebesar Rp40 miliar.
Airlangga menjelaskan, program ini merupakan tindak lanjut dari tema G20, yaitu mengawal program transformasi digital dan sekaligus persiapan terkait dengan Global Crisis Response Group (GCRG).
“Kemudian di tahun depan juga ada persiapan utk indonesia menjadi tuan rumah Hannover Messe 2023, sehingga kami usulkan tambahan anggaran sebesar Rp82,2 miliar,” jelas Airlangga.
