Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran DPR RI menyetujui usul penambahan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2023 untuk tiga kementerian koordinator dengan total sebesar Rp156,5 miliar.
Ketiga kementerian koordinator tersebut di antaranya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Apakah pagu indikatif ini kita setujui dan nanti ketika pagu anggaran bertambah kita setujui, oleh karenanya, karena nanti kebijakan para Menko pasti tidak berubah, dapat kita setujui?” tanya Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah, Senin (6/6/2022).
“Setuju,” jawab Anggota Badan Anggaran DPR RI.
Jika dirincikan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp82,2 miliar.
Sebelumnya, telah diusulkan pagu indikatif Kemenko Bidang Perekonomian tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp471,8 miliar, naik 6 persen dari pagu anggaran tahun 2022.
“Dari pagu indikatif tersebut, kami mengusulkan adanya tambahan anggaran karena ada beberapa penugasan yang angka besarnya berada pada transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus,” jelas Airlangga.
Dengan usulan penambahan tersebut, maka total pagu anggaran 2023 yang diusulkan Kemenko Bidang Perekonomian menjadi sebesar Rp554 miliar.
Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengusulkan penambahan anggaran 2023 sebesar Rp24,3 miliar.
Dengan demikian, usulan pagu indikatif tahun anggaran 2023 Kemenko Polhukam naik menjadi Rp320,75 miliar, dari sebelumnya Rp296,41 miliar.
Lebih lanjut, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar, dari yang sebelumnya Rp232,28 miliar menjadi Rp282,28 miliar.
