Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat pariwisata Azril Azahari melihat rencana penetapan tarif naik ke Candi Borobudur Rp750.000 dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur sangat tidak realistis.
Menurutnya, rencana kenaikan tarif untuk naik ke Candi Borobudur tidak masuk akal karena tidak ada dasar jelas yang dipaparkan.
“Kalau [harga] dinaikkan, harus ada penelitian, ini yang saya permasalahkan, Rp750.000 itu pengembaliannya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Kalau dikembalikan ke layanan itu oke, tapi sejauh ini harga tiket Rp50.000 nggak sebanding layanan yang dikembalikan dari pemerintah,” kata Azril, Senin (6/6/2022).
Padahal, menurut Azril, tidak perlu menetapkan tarif setinggi itu jika alasannya adalah menjaga kelestarian dengan pembatasan kunjungan. Cukup membatasi kunjungan dengan sistem reservasi online yang mencakup pilihan hari dan jam kunjungan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan membatasi jumlah pengunjung di Candi Borobudur yakni hanya 1.200 orang per hari.
Alasan pembatasan tersebut akibat semakin menurunnya lantai candi antara 1 mm hingga 4 cm (rusak 30 – 40 persen) dan akan terus mengalami penurunan jika jumlah pengunjung tidak dibatasi.
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pun telah menegur Indonesia dengan kerusakan situs warisan dunia tersebut.
“Kalau untuk membatasi itu betul, tapi membatasi cukup dengan dulu-duluan pesan tiket, menurut saya 1.200 pun sudah banyak, harusnya kurang dari 1.200, karena penurunan terus terjadi,” lanjut Azril.
Azril mengambil perumpamaan, seperti halnya memesan tiket bioskop, meski ada film yang banyak diminati masyarakat, dengan jumlah kursi terbatas tidak membuat pihak bioskop menaikkan harga.
Azril memperingatkan pemerintah terutama Menko Marves untuk tidak asal membuat kebijakan dan penetapan harga. Opini publik yang sudah terlanjur pro dan kontra akan menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung ke situs Candi Borobudur.
