Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan ekonomi berbasis data dan bukti yang berkualitas.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan, hal tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko di masa depan dan memastikan kebijakan yang dibentuk sesuai dengan tantangan dan situasi yang terjadi.
"Terbukti bahwa negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan lebih tahan menghadapi isu-isu yang muncul seperti pandemi Covid-19," kata Suharso mengutip siaran pers, Jumat (3/6/2022).
Pada sambutannya dalam acara IsDB’s 47th Annual Meeting “Next Frontier in Evidence-Based Policies: Charting a Path Forward” di Sharm el-Sheikh, Mesir, Kamis (2/6/2022), Suharso menyampaikan urgensi dari pembuatan kebijakan berbasis riset dan bukti.
Dia mengatakan, inovasi kebijakan yang berkualitas diperlukan guna mengatasi tantangan masa depan, memitigasi risiko masa depan dan memastikan kebijakan relevan. Selain itu, diperlukan riset dalam pembuatan inovasi kebijakan yang berkualitas.
Dia juga menambahkan, perlunya menciptakan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti berkelanjutan guna menghasilkan solusi yang inovatif. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk membuat kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan.
"Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang berkualitas tinggi di negara kita," ujar Suharso.
