Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar dilakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 dan juga 2023 untuk bisa mengejar penyelesaian proyek sampai dengan 2024 mendatang.
Basuki menekankan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seluruh pekerjaan proyek infrastruktur harus bisa diselesaikan paling lambat pada semester I/2024. Untuk itu, diperlukan percepatan pekerjaan fisik maupun penyerapan anggaran.
Adapun, realisasi serapan anggaran TA 2022 sampai dengan Mei telah mencapai 21,88 persen dari total anggaran yang tersedia.
“Saya mohon rekan-rekan semua untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran ini guna membuka lapangan pekerjaan. Saya juga minta dalam membuat strategi percepatan pembangunan untuk tetap memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Rabu (25/5/2022).
Basuki mengatakan bahwa untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2022, terdapat tiga arahan yaitu mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilakukan lelang, memanfaatkan semua dana blokir, serta mengumpulkan dana sisa lelang.
Menurut dia, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan prioritas yang perlu dialokasikan, yakni kegiatan baru yang merupakan perintah direktif Presiden Jokowi. Selain itu, pembayaran utang lahan dan utang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Baca Juga
Anggaran juga akan digunakan untuk tunggakan dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
“Sebagaimana terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR ada potensi dana rupiah murni sebesar Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dan belum lelang. Dana ini bisa kita manfaatkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk TA 2023 pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp98,2 triliun yang terdiri atas dukungan manajemen Rp7,9 triliun, committed non dukungan manajemen Rp82,7 triliun dan pagu bebas Rp7,5 triliun.
Basuki mengatakan untuk pekerjaan baru pada TA 2023 di luar program MYC yang sudah berjalan untuk bisa dibuat daftarnya dan dilaporkan dulu untuk mendapat persetujuan Menteri PUPR.
“Saya kira TA 2023 sudah banyak yang committed sehingga tidak banyak ruang fiskal untuk program baru, untuk itu harus ada izin dari menteri,” ungkapnya.
