Bisnis.com, JAKARTA - Liberalisasi energi di Indonesia berpotensi membuka berbagai peluang, seperti meningkatkan aspek keberlanjutan, keamanan, dan keterjangkauan biaya listrik, mendorong adopsi teknologi energi di masa depan, meningkatkan transparansi, dan membantu membuka keran investasi internasional.
Jika dieksekusi dengan baik, akan tercipta pula ekosistem pasar yang lebih efektif. Hal ini dikarenakan persaingan akan memicu peningkatan efisiensi dan layanan pelanggan.
Deregulasi sendiri telah menjadi tren global yang terus meluas, di mana Australia, Inggris, dan Uni Eropa telah menjadi contoh penerapan liberalisasi pasar energi dalam dua dekade terakhir. Di Asia Tenggara, saat ini Singapura menjadi pemimpin regional dalam hal pasar grosir dan ritel energi yang telah terliberasi, sementara Thailand dan Indonesia masih tersendat dalam mewujudkannya.
Namun, untuk mencapai tingkat liberalisasi yang optimal, dibutuhkan keseimbangan antara tingkat deregulasi dengan biaya akhir yang ditanggung oleh konsumen. Hal ini penting agar kondisi pasar komoditas tetap memiliki fluktuasi harga yang sehat.
Dalam proses liberalisasi energi, aspek pembangkit listrik dan penjualan ritel biasanya menjadi langkah pertama untuk liberalisasi pasar. Sementara itu, aspek transmisi dan distribusi cenderung diatur dalam regulasi yang lebih ketat. Pada umumnya, proses liberalisasi ritel dimulai secara bertahap, terutama dari permintaan konsumen yang tinggi di sektor komersial dan industri. Untuk melanjutkan proses tersebut, berikut lima langkahnya.
Pertama, menetapkan struktur dan regulasi. Pihak regulator, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harus menjadi fasilitator utama dalam pembangunan kerangka kerja untuk merancang struktur pasar di tahap awal.
Baca Juga
Setelah itu, perusahaan swasta bisa menggencarkan pengembangan dan inovasi pasokan energi. Pembentukan roadmap juga tak kalah penting, agar tahapan-tahapan deregulasi untuk kelompok pelanggan di pasar ritel dapat dijalankan.
Kedua, pemisahan komponen. Perusahaan energi biasanya akan melakukan pemisahan komponen secara hukum, misalnya komponen pembangkitan, transmisi, distribusi, dan ritel, untuk mendorong efisiensi di seluruh rantai nilai. Pemisahan komponen ini juga akan memicu kompetisi, terutama dalam aspek pembangkit energi dan penjualan.
Ketiga, mengatur dan memisahkan operator sistem (SO) dari grid. Untuk mewujudkan liberalisasi serta memastikan transparansi dan keadilan, OS harus bersifat independen dan tidak diatur oleh pihak tertentu. Sehubungan dengan pemisahan ini, biasanya akses ke infrastruktur jaringan diserahkan kepada pihak ketiga, agar semua pelaku pasar bisa memiliki akses yang sama.
Keempat, menerapkan sistem pembelian grosir agar pasar lebih kompetitif. Mengenalkan opsi-opsi pembelian non-konvensional seperti pool market yang menggantikan peran pembeli tunggal. Di Selandia Baru, Spanyol, dan Inggris, penghapusan model pembeli tunggal membuat harga grosir menjadi lebih rendah dan kompetitif.
Namun, untuk menghindari fluktuasi harga yang terlalu ekstrem, diperlukan mitigasi spekulasi dan ketidakpastian. Struktur pasar yang lebih terstruktur (misalnya pool atau day-ahead) sangat penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan menjaga stabilitas pasar, sambil tetap mempertahankan iklim persaingan yang sehat.
Kelima, memperkenalkan persaingan ritel. Mengadopsi pendekatan berjenjang untuk persaingan ritel dari konsumen berskala besar hingga kecil. Pasar ritel yang kompetitif dapat menurunkan tarif, menguntungkan konsumen dan memudahkan perpindahan operator. Di Jerman, harga eceran turun 40 persen dalam kurun waktu 5 tahun pertama setelah liberalisasi. Pasar ritel juga masih memfasilitasi regulasi harga, terutama untuk segmen rumah tangga.
Sebelum memulai proses liberalisasi energi ini, Indonesia perlu memikirkan seberapa jauh pemisahan komponen harus dilakukan, bagaimana tahap-tahapnya, dan kapan pemerintah bisa memperkenalkan pasar grosir dan akses pihak ketiga ke infrastruktur jaringan.
Dalam hal biaya, fluktuasi tarif juga harus menjadi perhatian. Perlu adanya keseimbangan antara kontrol pemerintah dengan fluktuasi harga di pasaran.
Di Indonesia, langkah awal liberalisasi yang paling memungkinkan adalah dengan pemisahan komponen operasional Perusahaan Listrik Negara (PLN), sambil menentukan arah struktur regulasi di masa depan. Setelah itu, barulah dibentuk jaringan listrik yang mandiri serta pasar grosir yang kompetitif, dan secara bersamaan memperkenalkan sistem tarif listrik yang lebih fleksibel secara bertahap.
PLN perlu mempersiapkan pemisahan komponen bisnis jaringan, ritel, dan distribusi, baik dari sisi keuangan dan hukum, mengingat prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, menilik pengalaman negara lain seperti Malaysia. Selain itu, PLN juga perlu bergeser menjadi perusahaan independen di seluruh rantai nilai—misalnya dengan menjadi entitas perusahaan induk—demi mengatur ruang lingkup keterlibatan pemerintah.
