Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jika PMK Tidak Ditangani Serius, Ekonomi Rakyat Taruhannya

Wabah PMK yang kembali muncul sejak 1990 menjadi musibah bagi peternak masyarakat di pedesaaan.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 24 Mei 2022  |  14:34 WIB
Dokter Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu memeriksa sapi yang baru tiba di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Indramayu, Jawa Barat, Rabu (18/5/2022). Pemprov Jawa Barat akan menerapkan Micro Lockdown atau Pembatasan Mikro hewan ternak untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan memperketat pemeriksaan hewan ternak yang masuk ke Jawa Barat. - Antara
Dokter Hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Indramayu memeriksa sapi yang baru tiba di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Indramayu, Jawa Barat, Rabu (18/5/2022). Pemprov Jawa Barat akan menerapkan Micro Lockdown atau Pembatasan Mikro hewan ternak untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan memperketat pemeriksaan hewan ternak yang masuk ke Jawa Barat. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah-langkah serius agar wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) tidak makin menyebar ke lebih 15 provinsi di Indonesia. Pasalnya, wabah yang menyerang hewan berkaki genap tersebut selain dapat mematikan ekonomi rakyat, juga merugikan ekonomi negara.

Ketua Komite Pendayahgunaan Pertanian Teguh Boediyana mengatakan wabah PMK yang kembali muncul sejak 1990 menjadi musibah bagi peternak masyarakat di pedesaaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statitistik (BPS), ada sekitar 5,5 juta peternak pedesaan di Indonesia.

“Ternak ternak kita itu tumpuan ekonomi pedesaan. Mereka punya 2-3 ekor, tapi menyebar. Kalau peternak di kita rojo koyo, macem tabungan. Mereka memelihara terus dijual saat Iduladha, misalnya. Mereka tidak pernah berhitung secara ekonomi. Dia nyabit tiap hari dengan segala macam pengorbanan, kemudian kena penyakit apa gak menangis,” ujar Teguh kepada Bisnis, Selasa (24/5/2022).

Mantan Ketua Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) tersebut meminta pemerintah untuk serius mengatasi masalah tersebut. Sebab, berdasarkan pengalaman Indonesia butuh puluhan tahun untuk bebas dari PMK sejak zaman Belanda hingga 1990 ketika Indonesia baru bisa berpredikat negara bebas PMK.

Sebab, lanjut Teguh, negara yang berpredikat bebas PMK mempunyai keuntungan besar dalam sistem perdagangan di pasar internasional.

“Namun, pada 22 April kemarin kita oleh badan kesehatan hewan dunia dicabut sebagai negara yang bebas PMK.”

Menurut Teguh, saat muncul wabah tersebut, pemerintah terlihat gagap dalam menangani PMK. Wabah yang menyerang pertama kalinya terhadap lebih dari 1200 hewan di 4 daerah di Jawa Timur itu sudah terdeteksi di 15 provinsi, 52 kabupten/kota.

Dari 15 provinsi ada 13,8 juta ekor, sedangkan jumlah ternak yang terdampak 3,91 juta ekor, dan populasi ternak yang sakit PMK 13.965 ekor (0,36 persen dari total populasi kabupaten terdampak 3,91 juta ekor), yang sembuh 2.630 ekor (18,30 persen), mati 99 ekor (0,71 persen).

Teguh pun meminta pemerintah meniru Inggris yang langsung memusnahkan (stampingout) hewan ternak yang terinfeksi.

“Dicek di google, berapa? 600.000 ekor sapi dimusnahkan, domba 4 jutaan. Kalau tidak dilakukan ini menyebar dan korbannya banyak lagi, kalau bertahan itu akan akibatkan kerugian ekonomi negara yang lebih besar. Sekarang Inggris kembali bebas PMK,” ungkapnya.

Hewan yang terjangkit PMK, kata Teguh, memang tidak langsung mati. Meskipun sudah sembuh, hewan yang pernah terjangkit tidak akan kembali produktivitasnya.

“Kalau pun sembuh produktivitasnya turun, meski pakannya bagus tidak nambah berat. Kalau sapi perah, susunya drop. Nah jika sapi tidak produktif apa mau dipelihara terus? Itu kerugian ekonomi yang besar,” jelasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan saat ini sudah diupayakan pembuatan vaksin PMK. Pusat Veteriner Farma (Puspetma) Kementan di Surabaya disebut sudah menemukan serotype virus yang beredar di Indonesia dengan kode O/ME-SA/Ind/2001/e, itu. Hal itu diutarakannya saat Raker bersama Komisi IV DPR RI dengan Bulog dan PT Berdikari, Senin (23/5/2022).

Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meragukan pernyataan Syahrul Yasin Limpo yang akan menyelesaikan vaksin PMK dalam 3-4 bulan.

“Tiga bulan sanggup buat vaksinnya? Dari 1989 pabrik vaksin sudah tutup yang Surabaya. Jawab aja gak apa-apa. Bisa tiga bulan, Anda jamin? Saya masukkan ke kesimpulan rapat. Jika tidak bisa anda dan dirjennya saya minta diberhentikan, jika bicara bisa,” ujar Sudin dalam Raker DPR RI bersama Kementan, Bulog, dan PT Berdikari, Senin (23/5/2022).

Menurutnya, rencana kunjungan mentan ke Brasil untuk mempelajari vaksin PMK dinilai akan sia-sia karena serotype-nya berbeda. “Hari ini Indonesia tidak punya vaksin untuk PMK. Belum ada. jadi Pak Menteri mau ke Brasil? Beda serotype-nya. Beda,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementan peternakan ternak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top