Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

24 Tahun Tak Hasilkan Emas, DPR Minta Kontrak PT Sorikmas Mining Dicabut

Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin untuk mencabut izin KK dari PT Sorikmas Mining.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 23 Mei 2022  |  16:36 WIB
Foto udara area bekas tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Ulu Masen antara Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Selasa (18/2/2020). Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung disebabkan minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas
Foto udara area bekas tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Ulu Masen antara Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Selasa (18/2/2020). Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan hutan lindung disebabkan minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga dikhawatirkan dapat memicu bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sorikmas Mining mengaku belum mencetak produksi komoditas emas dan mineral ikutan lainnya sejak memegang kontrak karya (KK) generasi ke VII pada 19 Februari 1998 yang merupakan penanaman modal asing atau PMA.

Adapun wilayah operasi dari PT Sorikmas Mining berdekatan dengan kawasan tambang ilegal yang belakangan longsor di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Presiden Direktur Sorikmas Mining Boyke Poerbaya Abidin mengatakan perusahaannya selama 24 tahun terakhir masih berfokus untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Alasannya, cadangan terbukti yang sempat diidentifikasi relatif tidak ekonomis.

Boyke mengatakan perusahaannya telah melakukan pengeboran sebanyak 160 lubang tambang dengan biaya rata-rata satu lubang mencapai sekitar Rp3 miliar selama satu tahun terakhir.

“Belum ada produksi saat ini yang kita lakukan adalah kegiatan menambah potensi cadangan yaitu melaksanakan kegiatan eksplorasi memperbaiki addendum AMDAL, selama 24 tahun kegiatan yang dilakukan studi kelayakan, eksplorasi,” kata Boyke saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Boyke mengatakan perusahaannya tetap mengeluarkan uang untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan setiap tahunnya. Langkah itu diambil untuk mencari alternatif lokasi tambang yang lebih ekonomis di masa mendatang.

“Justru kita berpikir dengan potensi saat ini menjadi tidak ekonomis untuk ditambang, kita terus melakukan studi kelayakan untuk eksplorasi,” tuturnya.

Sementara itu, Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin untuk mencabut izin KK dari PT Sorikmas Mining. Alasannya, PT Sorikmas Mining dianggap sudah menelantarkan KK seluas 201.600 hektar tanpa adanya kegiatan produksi selama 24 tahun.

Malahan, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mensinyalir KK yang dipegang PT Sorikmas Mining hanya dijadikan portofolio untuk menaikan harga saham shareholder di pasar modal. Seperti diketahui, pemegang saham Sorikmas Mining 75 persen dikuasai AberfoylePungkut Investments Pte Ltd dan sisanya dimiliki PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

“Ini kan pre-engineering sebuah portofolio di bursa efek jadi jelas tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan negara karena ini lending yang dilapis untuk menaikkan harga saham,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

emas kementerian esdm kontrak karya izin usaha pertambangan
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top