Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pada kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen pada 2023.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka tahun depan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Jumat (20/5/2022).
“Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3 hingga 6,0 persen, angka kemiskinan dalam rentang 7,5 hingga 8,5 persen,” katanya.
Pada 2023, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen. Sejalan dengan amanat UU No. 2/2020 pun, defisit fiskal akan ditekan di bawah level 3 persen dari PDB.
Sri Mulyani mengatakan sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur, maka postur APBN tahun 2023 masih akan defisit.
Namun, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan.
Kebijakan pembiayaan investasi akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan UMi.
Pemerintah pada 2023 juga menargetkan rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Selain itu, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.
