Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OSS Banyak Keluhan, Bahlil Ungkap Dua Persoalan Besar

OSS sendiri merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 18 Mei 2022  |  14:13 WIB
Menteri Investasi - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Menteri Investasi - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengakui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

OSS sendiri merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Adapun manfaat OSS, salah satunya adalah mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat maupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

Bahlil mengatakan, ada dua persoalan yang paling besar yaitu terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG), pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tata ruang.

Mengenai PBG, Bahlil menjelaskan, PBG akan dikeluarkan jika sudah ada Peraturan Daerah (Perda) di kabupaten/kota dan provinsi.

"Tapi sekarang kan perdanya itu belum dilakukan. Untuk menyiasati itu, maka ada surat bersama antara Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Investasi sebagai instrumen untuk bisa memberikan pungut karena ini menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka," kata Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum Kementerian Investasi/BKPM, Rabu (18/5/2022).

Masalah lainnya adalah tata ruang. Bahlil mengungkapkan hingga saat ini baru 40 kabupaten/kota yang masuk OSS. Padahal, Indonesia memiliki 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian ATR/BPN telah membentuk tim guna mempermudah proses perizinan.

"Kalau ada pengusaha besar atau butuh cepat, itu bisa offline ke Kementerian Investasi, supaya kita memberikan penanganan khusus agar mereka bisa jalan. Ini biasanya properti sama industri. Itu kira-kira yang perlu saya laporkan terkait OSS," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ekonomi kemudahan berusaha bahlil lahadalia online single submission
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top