Bisnis.com, JAKARTA – Pada April lalu, ketiga menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tarif memberikan sinyal kuat akan adanya kenaikan harga Pertalite, Solar, gas LPG 3 kg, dan tarif listrik.
Namun, sebulan setelah wacana itu berhembus, belum ada tanda-tanda harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Solar, gas LPG 3 kg dan tarif listrik dinaikkan.
Kabarnya, rencana tersebut belum disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran kenaikan harga-harga tersebut semakin membuat daya beli masyarakat terpuruk.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai keputusan Jokowi untuk tidak menaikkan harga Pertalite, Solar, gas LPG 3 kg, dan tarif listrik, sangat tepat, jika kabar tersebut benar adanya.
Meskipun kasus pandemi Covid-19 mulai melandai, penyesuaian tarif tersebut dinilai tak tepat lantaran daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Menurut Fahmy, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian tarif harga komoditi energi tersebut, terutama penyesuaian tarif listrik, pada saat daya masyarakat sudah kembali pulih.
Baca Juga
Pasalnya, sejak 2017 hingga saat ini, tarif listrik tak pernah disesuaikan sama sekali. Padahal, kata Fahmy, variabel pembentuk tarif listrik telah mengalami kenaikan.
"Tidak disesuaikan tarif listrik dalam waktu lama memang tidak serta-merta memperberat beban keuangan PLN. Namun makin membebani APBN untuk memberikan kompensasi kepada PLN apabila PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian," kata Fahmy melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2022).
Sebagaimana diketahui, jumlah kompensasi tarif listrik telah mencapai Rp24,6 triliun pada 2021. Guna mengurangi beban APBN, tarif listrik memang perlu disesuaikan. Hanya saja menurut Fahmy, penyesuaian struktur tarif listrik itu harus dirombak untuk mencapai keadilan. Penetapan tarif listrik non-subsidi hampir semuanya sama pada semua golongan, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis sebesar Rp1.444,70/kWh.
Lebih lanjut dia menyampaikan, penetapan tarif listrik seharusnya menganut prinsip tarif progresif pada setiap golongan yang berbeda.
Untuk golongan pelanggan 900 VA ditetapkan sebesar Rp1.444,70/kWh, sedangkan untuk golongan pelanggan di atas 900 VA-2.200 VA dinaikkan 10 persen menjadi sebesar Rp1.589.17.
Kemudian, untuk golongan di atas 2.200 VA-6.600 VA dinaikan 15 persen menjadi Rp1.827,54. Untuk golongan pelanggan di atas 6.600 VA dinaikkan 20 persen menjadi Rp2.193,05.
Selain mencapai keadilan bagi pelanggan, penyesuaian dengan prinsip tarif progresif tersebut menurut Fahmy akan mencapai harga keekonomian sehingga mampu memangkas kompensasi yang memberatkan APBN.
"Sebagai tariff adjustment, pada saat tarif listrik mencapai di atas harga keekonomian, tarif listrik harus diturunkan." ujarnya.
