Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kepercayaan investor masih kuat terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Komentar tersebut datang setelah lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) pada 27 April lalu meningkatkan outlook Indonesia, dari negatif menjadi stabil dan mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB (Investment Grade).
"Di tengah proses pemulihan ekonomi dan risiko global seperti konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan inflasi global, kita bersyukur setelah dua tahun akhirnya outlook Indonesia ditingkatkan menjadi stabil dari sebelumnya negatif oleh lembaga rating S&P," kata Airlangga melalui siaran pers, dikutip Minggu (1/5/2022).
S&P dalam laporannya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bakal meningkat menjadi 5,1 persen pada 2022, seiring pembukaan pembatasan ekonomi. Meskipun adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang menimbulkan risiko baru, khususnya terhadap sisi permintaan, namun hal tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
Lembaga tersebut juga menilai bahwa adanya Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan pada November 2020 lalu dapat meningkatkan iklim bisnis, investasi serta pertumbuhan potensi ekonomi.
"UU Cipta Kerja akan mendorong tren investasi seiring komitmen pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan hukum UU Cipta Kerja," tulis laporan tersebut, meyakini bahwa pemerintah mampu memastikan keberlanjutan berlakunya UU Cipta Kerja ke depannya.
Kemudian, dari sisi indikator konsumsi menunjukkan optimisme, ditunjukkan dari penjualan ritel yang terus tumbuh positif, Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis (>100), dan peningkatan tren inflasi inti yang menggambarkan perbaikan permintaan masyarakat.
Pemulihan konsumsi tersebut, menurut S&P akan mendorong industri untuk berproduksi, yang tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang stabil di level ekspansi (>50) sejak September 2021, serta pertumbuhan kredit perbankan yang terus naik di Februari 2022 sejalan dengan optimisme dunia usaha terhadap ekonomi Indonesia.
Airlangga mengatakan, ke depan, pemerintah terus mengawasi berbagai risiko eksternal, terutama konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang memberikan dampak terhadap kenaikan harga dan inflasi, dengan terus menjaga daya beli masyarakat.
