Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah mengatur tata niaga produk sawit secara serius dengan pendekatan legislasi.
Menurutnya, kasus kelangkaan minyak goreng harus menjadi pelajaran berharga sehingga setiap kebijakan diharapkan bisa proporsional antara kepentingan nasional dan kepentingan bisnis pelaku usaha.
“Publik akhirnya mengetahui ada permainan mafia dan kartelisasi yang melibatkan beberapa perusahaan perkebunan dan pengelola sawit. Pemerintah harus mengambil hikmahnya,” ujarnya dalam acara Gelora Talks, Kamis (28/4/2022).
Sultan menambahkan, komoditas strategis seperti kelapa sawit harus diatur secara preventif sejak awal oleh pemerintah, terutama terkait penguasaan lahan perkebunan yang melibatkan swasta asing.
"Jangan sampai pengusaha sawit yang menguasai alat produksi seperti pabrik CPO (crued palm oil) juga menguasai mayoritas lahan sawit. Inilah titik kritis liberalisasi dan kartelisasi tata niaga kelapa sawit yang harus kita hindari agar kita tidak terjebak dalam situasi kelangkaan komoditas dan inflasi yang terus terulang," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan negara terkait kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah CPO dan minyak goreng.
Baca Juga
"Kita telah berdiskusi panjang lebar soal isu minyak goreng ini. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu dalam mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan yang telah diambil dengan membuat prioritas," kata Anis Matta.
Menurutnya, pilihan yang telah diambil seharusnya tidak perlu dipertentangkan antara kepentingan domestik dan luar negeri, melainkan berfokus kepada kepentingan masyarakat.
