Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan alasan pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri.
Jokowi mengatakan alasan pelarangan tersebut karena kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Menurut dia, sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis sekali ketika Indonesia justru mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng.
“Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih. Dan saya sebagai presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi,” ujar Jokowi dalam jumpa pers secara virtual, Rabu (27/4/2022).
Dia mengakui bahwa kebijakan terkait minyak goreng selama ini tidak efektif. Padahal, persoalan minyak goreng sudah terjadi berbulan-bulan.
“Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun, belum efektif,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu juga, Jokowi menyebut larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.
Jokowi menyadari bahwa larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah.
“Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi,” tegasnya.
Menurut dia, volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri.
“Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri bisa dicukupi,” ungkapnya.
Hal tersebut, lanjut Jokowi, menjadi patokannya untuk mengevaluasi kebijakan pelarangan ekspor tersebut. Dia berjanji, jika minyak goreng kembali berlimpah dan murah, dirinya akan mencabut larangan ekspor minyak sawit.
“Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu, negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tetapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting,” pungkasnya.
