Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemerintah Percepat Distribusi Minyak Goreng Curah Subsidi, Ini Jurusnya

Pemerintah akan mempercepat distribusi minyak goreng subsidi Rp14.000 ke masyarakat melalui dua cara.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 26 April 2022  |  21:11 WIB
Layar menampilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara webinar Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Rabu (23/2/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Layar menampilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara webinar Green Economy Outlook 2022 di Jakarta, Rabu (23/2/2022). Bisnis - Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dua cara untuk mendistribusikan minyak goreng curah Rp14.000 kepada masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membayar selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanpa mengurangi good governance dari BPDPKS yang diberikan kepada produsen.

Cara kedua, yakni dengan menugaskan kepada Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah kepada masyarakat di pasar-pasar tradisional. Terutama minyak goreng yang berasal dari kawasan pelarangan ekspor yang produsennya tidak memiliki jaringan distribusi.

"Jadi kepada produsen yang biasanya mengekspor, tidak punya jaringan distribusi, sehingga diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya," kata Airlangga dalam keterangan pers, Selasa (26/4/2022).

Pemerintah juga mengumumkan larangan ekspor refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS) mulai Kamis (28/4/2022) WIB. Hal tersebut dilakukan lantaran masih ada beberapa tempat yang ditemukan menjual minyak goreng curah di atas Rp14.000 per liter.

"Pelarangan tersebut diberlakukan sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter di pasar tradisional," tegas Airlangga.

Adapun pelarangan ekspor tersebut untuk produk RBD palm olein untuk 3 kode harmonized system yaitu 1511 9036, 15119037, dan 15119039.

Pelaksanaan selanjutnya, akan diatur oleh permendag, sesuai dengan aturan WTO dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Pelarangan tersebut, kata Airlangga, ditujukan untuk seluruh produsen yang menghasilkan RBD palm olein.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

minyak goreng ekspor cpo airlangga hartarto larangan ekspor sawit
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top