Bisnis.com, JAKARTA - Menyusul perkembangan terbaru larangan ekspor CPO khususnya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein, asosiasi kelapa sawit termasuk produsen minyak goreng bakal merapatkan barisan dengan berembuk terlebih dahulu.
Sebelumnya diketahui, pada pekan lalu Presiden Joko Widodo menyatakan bakal melarang ekspor crude palm oil (CPO) mulai 28 April 2022 sampai pasokan minyak goreng domestik melimpah.
Belakangan, berdasarkan hasil rapat terbatas lintas kementerian, pemerintah merevisi larangan ekspor terbatas hanya pada RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit.
Adapun, larangan ekspor terbatas pada produk yang termasuk dalam tiga harmonized system (HS) code, yakni yang terkait dengan RBD palm olein yakni HS.1511.90.36, HS.1511.90.37, dan HS.1511.90.39.
Plt. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga masih enggan angkat bicara mengenai perkembangan terbaru tersebut. Sebab, pandangan dan sikap pelaku usaha akan terlebih dahulu dirapatkan.
"Saya nanti sore sebagai Plt. Ketua Umum DMSI akan membahasnya dengan seluruh asosiasi sawit terkait di Kantor DMSI," kata Sahat dihubungi Selasa (26/4/2022).
Baca Juga
Sahat yang juga menjabat Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan pengusaha sudah tak tertarik untuk mengekspor CPO karena pungutan yang terlampau tinggi.
Merujuk pada data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), total produksi CPO hingga Februari 2022 mencapai 8,06 juta ton. Adapun, produksi pada Februari saja mencapai 3,50 juta ton, turun dari capaian pada Januari sebesar 3,86 juta ton.
Dari jumlah tersebut, total konsumsi lokal sebesar 2,88 juta ton, terdiri atas 1,08 juta ton untuk pangan, 361 ton oleokimia, dan 1,44 juta ton biodiesel.
Sedangkan ekspor kumulatif hingga Februari 2022 mencapai 4,27 juta ton, terdiri atas 90 ton CPO, 3,38 juta ton olahan CPO, 4 ton CPKO, 174 ton olahan CPKO, 10 ton biodiesel, dan 614 ton oleokimia.
Sebelumnya Sahat juga mengatakan distribusi minyak goreng dari sisi produsen terhambat beberapa hal, seperti pengawasan yang terlampau ketat dari berbagai instansi hukum. Selain itu, pembayaran subsidi minyak goreng melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) juga belum juga cair.
Bebaskan dulu industri migor ini dari keroyokan petugas, Satgas, kejaksaan, KPPU [Komisi Pengawas Persaingan Usaha] dan lainnya," kata Sahat.
