Bisnis.com, JAKARTA — Informasi larangan ekspor CPO yang didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih simpang siur seiring dengan dua kementerian yang memiliki dualisme pengertian.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara tegas menyebut pelarangan ekspor yang dimaksud bukan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), melainkan hanya refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.
Adapun, produk turunan minyak sawit tersebut biasa digunakan sebagai bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit (MGS).
Hal tersebut dikatakan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif sejalan dengan rapat koordinasi terbatas (ratas) yang dilakukan lintas kementerian/lembaga.
“Jadi, mas kalau menulis bukan pelarangan CPO ya, tapi hanya bahan baku minyak goreng RBM palm oil,” ujarnya, Senin (25/4/2022).
Ratas soal rencana larangan ekspor minyak goreng dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso.
Namun, hasil dari pertemuan tersebut belum diketahui. “Betul kami melakukan rapat. Cuma, bapak menteri [Perindustrian Agus Gumiwang] saja yang ikut, saya kan tidak ikut,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono masih irit bicara ihwal regulasi pelarangan ekspor minyak goreng yang bakal berlaku 28 April 2022.
“Mohon bersabar sedikit, Terima kasih,” katanya, Senin (26/4/2022).
Pernyataan yang berbeda justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan minyak goreng.
Dia menyebut Kepala Negara tidak sembarangan mengambil kebijakan yang berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang tidak ditentukan tersebut.
"Presiden sudah berbulan-bulan sangat berhati-hati membuat keputusan melarang ekspor CPO sebagai turunan bahan baku minyak goreng. Ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek," katanya dalam konferensi pers, dikutip Selasa (26/4/2022).
Bahlil justru menyebut apabila pengusaha CPO tertib dan mau untuk ikut berkontribusi agar harga di dalam negeri bisa dijaga, maka keputusan larangan ekspor tersebut tidak akan diambil.
"Sebenarnya kalau pengusaha-pengusaha ini tertib, kalau mau gotong-royong bareng-bareng agar harga domestik bisa dijaga di angka Rp14.000 [per liter], [pemerintah] mungkin enggak akan melarang ekspor CPO ini," katanya.
Penyebab lain, menurutnya, adalah pengusaha CPO memainkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) karena harga global yang sedang tinggi. Tujuan akhirnya adalah untuk mencari keuntungan besar.
Pengusaha juga lebih banyak melakukan ekspor CPO karena harga di luar lebih tinggi. Hal itu membuat pasokan dalam negeri tak sesuai harapan.
Bahlil menuturkan alasan pelarangan ekspor tersebut salah satunya akibat minimnya bahan baku minyak goreng di dalam negeri.
Tak hanya itu, dia menyebut adanya perusahaan yang melakukan ekspor melebihi jatah yang ada sehingga, mau tidak mau pemerintah harus melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Di lain sisi Bahlil memastikan pelarangan ekspor tidak berpengaruh terhadap investasi lantaran larangan tersebut hanyalah sementara. Jika stok minyak goreng dan bahan bakunya sudah terpenuhi, maka ekspor akan kembali dibuka.
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung lebih bersikap hati-hati kendati informasi yang diterima bahwa pelarangan ekspor hanya untuk RBD palm olein. Namun, isu tersebut telah membuat harga tandan buah segar (TBS) sawit anjlok.
“Namun untuk lebih jelasnya kita tunggu hari ini rilisnya dan semoga bisa lebih cepat karena situasi sudah gawat-darurat, kami petani sudah tidak kuat lagi,” ungkap Gulat.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, harga jual tandan buah segar atau TBS sawit petani di wilayah Riau terus menurun tajam, bahkan melemah hingga 50 persen dibandingkan harga acuan Dinas Perkebunan Riau pekan lalu.
Sekretaris Apkasindo Riau Djono Albar Burhan menjelaskan hari ini harga sawit petani hanya Rp1.800 per kg sampai Rp2.100 per kg, jauh lebih rendah dibandingkan Minggu (24/4/2022) yang masih di rentang Rp2.500 per kg sampai Rp3.200 per kg.
"Sebelum kisruh ini harga jual sawit yang diterima petani Rp3.500 per kg, sekarang lebih parah dibandingkan kemarin. Harga TBS sawit petani hari ini sudah di rentang Rp1.800-Rp2.100 per Kg, ini sudah turun hampir 50 persen," ujarnya, Senin (25/4/2022).
