Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan tahun ini kembali memberikan insentif fiskal terhadap bidang kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 termasuk impor vaksin dan alat kesehatan (alkes).
Tahun ini pemanfaatan fasilitas impor penanganan Covid-19 sebesar Rp893 miliar, yang terdiri dari fasilitas impor vaksin sebesar Rp719 miliar dan fasilitas impor Alkes sebesar Rp174 miliar. Impor vaksin masih mendominasi (81 persen) dari total nilai realisasi diikuti Alkes (19 persen) seperti obat-obatan, PCR test kit, tabung oksigen, dan alat terapi pernapasan (oxygen concentrator, generator, dan ventilator).
Pada realisasi 2021, sebanyak 465,07 juta dosis vaksin telah masuk ke Indonesia dengan nilai impor sebesar Rp44,08 triliun dan mendapat insentif fiskal sebesar Rp8,33 triliun.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan bahwa jumlah pemberian insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk bergantung pada kebutuhan dan realisasi pengadaan vaksin dan alkes.
“Insentif fiskal dalam bentuk fasilitas pembebasan pajak terkait impor dan pajak lainnya terkait dengan pengadaan vaksin dan alat kesehatan, tentunya tergantung pada kebutuhan dan realisasi pengadaan vaksin dan alat kesehatan,” ujar Yon, Selasa (26/4/2022).
Sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor barang konsumsi mengalami penurunan mencapai minus 36,60 persen pada Januari 2022 yang dipengaruhi oleh menurunnya jumlah impor vaksin.
Baca Juga
Melihat jumlah insentif tahun ini, penurunan terjadi seiring dengan melandainya kasus aktif Covid-19 dan mulai meningkatnya vaksinasi. Per 25 April 2022, vaksin dosis satu telah mencapai 95,5 persen dari target sebesar 208.265.720 orang. Sementara vaksinasi dosis dua telah menyentuh angka 78,7 persen dan booster baru mencapai 16,8 persen. Setidaknya dari jumlah tersebut, secara kumulatif masih ada sekitar 398 juta masyarakat yang membutuhkan vaksinasi lengkap hingga booster.
Angka tersebut masih akan terus bertambah mengingat anak usia dini yang belum masuk target vaksinasi. Berdasarkan data BPS pada 2021 terdapat 30,83 juta anak usia dini. Komposisi anak usia dini berdasarkan kelompok umur 5-6 tahun sebesar 29,28 persen atau sekitar 9 juta anak yang dapat divaksin pada 2022.
Pada kelompok usia 1-4 tahun, terdapat 57,16 persen atau sekitar 17,6 juta jiwa. Nilai ini menunjukkan dalam beberapa tahun ke depan saja, berarti ada kebutuhan dosis sebesar 52.8 juta (dosis 1,2, dan booster) untuk kelompok anak tersebut.
Sementara menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, pihaknya telah memperhitungkan kebutuhan vaksin pada 2022 namun belum dapat menyebutkan angka pastinya.
“Kita sudah ada perhitungan kebutuhan 2022 dan ada mekanisme pembiayaan baik hibah atau bilateral. Untuk jenis vaksin tergantung nanti diplomasi kita dengan negara pemberi hibahnya,” ujar Nadia, Selasa (26/4/2022).
Sebelumnya, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman memprediksi secara kasar melihat dari tingkat vaksinasi saat ini.
“Secara kasar, kalau usia dibawah 15 tahun aja sudah sekitar 50 juta. Kalau yang baru saja sekitar 30 juta, dalam satu tahun itu 3 dosis, jadi artinya untuk kelompok 30 juta itu saja membutuhkan 90 juta dosis,” ujar Dicky, Selasa (26/4/2022).
