Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengeklaim dana insentif puluhan trilunan dari pemerintah untuk produsen minyak goreng bukanlah uang bantuan atau subisidi.
Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan dana dari insentif dari Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berasal dari pengusaha, yakni yang digelontorkan berasal dari pungutan ekspor produsen minyak kelapa sawit sendiri.
Sepanjang 2021, insentif biodiesel mencapai Rp51,86 triliun untuk mendanai 9,18 juta kiloliter biosolar.
“Kan ini ada mandatori dari 2008, jika ada mandatori harga harus ditentukan pemerintah. Jika tidak ada mandatori harga bebas. Kenapa sekarang baru diributkan? Padahal dari 2008,” ungkap Paulus kepada Bisnis, Kamis (21/4/2022).
Paulus menuturkan seharusnya rakyat harus berterima kasih karena mereka bisa membeli harga biodiesel yang bersih, energi terbarukan, tidak impor, dan dihasilkan industri dalam negeri dengan harga yang sama dengan harga solar.
“Kalau insentif ditambahin oleh pemerintah. Siapa yang diuntungkan? Untuk rakyatlah. Gak pernah kan menanyakan subsidinya lari kemana, kan kita impor dari Arab, Singapura. Gak pernah ditanyain kemana,” tuturnya.
Karena itu, Paulus mengaku heran ada yang mempertanyakan insentif triliunan untuk biodiesel. Padahal tadinya hal tersebut tidak pernah dipertanyakan.
“Sekarang begini pada waktu 2005. Subsidi energi pada waktu itu Rp200 triliun, untuk minyak tanah, bensin dan listrik, seperlima dari budget negara kita kala itu. Tidak pernah orang sekalipun menanyakan subsidinya kemana nih,” ujarnya.
Paulus mengatakan dalam memproduksi biodiesel, produsen hanya diberi ongkos produksi oleh pemerintah. Saat ini, kata dia, produsen diberi US$85 per ton dan yang menentukan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebaliknya, masukan resminya dari IPB dan LPEM UI.
Untuk bulan April harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati sebesar Rp15.559 perliter.
“Jadi tidak ada subsidi di sini, karena emang harganya segitu, ditentukan pemerintah. Enggak ada insentif, kalau insentif harganya segitu ditambahkan. Nah, itu insentif. Karena dibeli dengan harga kekonomian dan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” tuturmya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
