Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Produsen Sawit Terima Triliunan dari BPDPKS, Aprobi: Itu Bukan Subsidi

Dana insentif dari pemerintah untuk produsen minyak goreng berasal dari pungutan ekspor produsen minyak kelapa sawit sendiri.
Indra Gunawan
Indra Gunawan - Bisnis.com 22 April 2022  |  06:01 WIB
Petugas mengisi bahan bakar B30 ke kendaraan saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada bahan bakar solar atau B30 dengan menempuh jarak 40.000 dan 50.000 kilometer tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar itu tidak akan meyebabkan performa dan akselerasi kendaraan turun. - Antara / Aprillio Akb
Petugas mengisi bahan bakar B30 ke kendaraan saat peluncuran uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di halaman Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Uji jalan kendaraan berbahan bakar campuran biodiesel 30 persen pada bahan bakar solar atau B30 dengan menempuh jarak 40.000 dan 50.000 kilometer tersebut bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar itu tidak akan meyebabkan performa dan akselerasi kendaraan turun. - Antara / Aprillio Akb

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengeklaim dana insentif puluhan trilunan dari pemerintah untuk produsen minyak goreng bukanlah uang bantuan atau subisidi.

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan dana dari insentif dari Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berasal dari pengusaha, yakni yang digelontorkan berasal dari pungutan ekspor produsen minyak kelapa sawit sendiri.

Sepanjang 2021, insentif biodiesel mencapai Rp51,86 triliun untuk mendanai 9,18 juta kiloliter biosolar.

“Kan ini ada mandatori dari 2008, jika ada mandatori harga harus ditentukan pemerintah. Jika tidak ada mandatori harga bebas. Kenapa sekarang baru diributkan? Padahal dari 2008,” ungkap Paulus kepada Bisnis, Kamis (21/4/2022).

Paulus menuturkan seharusnya rakyat harus berterima kasih karena mereka bisa membeli harga biodiesel yang bersih, energi terbarukan, tidak impor, dan dihasilkan industri dalam negeri dengan harga yang sama dengan harga solar.

“Kalau insentif ditambahin oleh pemerintah. Siapa yang diuntungkan? Untuk rakyatlah. Gak pernah kan menanyakan subsidinya lari kemana, kan kita impor dari Arab, Singapura. Gak pernah ditanyain kemana,” tuturnya.

Karena itu, Paulus mengaku heran ada yang mempertanyakan insentif triliunan untuk biodiesel. Padahal tadinya hal tersebut tidak pernah dipertanyakan.

“Sekarang begini pada waktu 2005. Subsidi energi pada waktu itu Rp200 triliun, untuk minyak tanah, bensin dan listrik, seperlima dari budget negara kita kala itu. Tidak pernah orang sekalipun menanyakan subsidinya kemana nih,” ujarnya.

Paulus mengatakan dalam memproduksi biodiesel, produsen hanya diberi ongkos produksi oleh pemerintah. Saat ini, kata dia, produsen diberi US$85 per ton dan yang menentukan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebaliknya, masukan resminya dari IPB dan LPEM UI.

Untuk bulan April harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati sebesar Rp15.559 perliter.

“Jadi tidak ada subsidi di sini, karena emang harganya segitu, ditentukan pemerintah. Enggak ada insentif, kalau insentif harganya segitu ditambahkan. Nah, itu insentif. Karena dibeli dengan harga kekonomian dan harga yang ditentukan oleh pemerintah,” tuturmya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

cpo minyak sawit minyak goreng Biodiesel Kasus korupsi minyak goreng
Editor : Amanda Kusumawardhani

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top