Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia perlu mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam jangka menengah untuk bisa keluar dari jebakan middle income trap. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi di angka itu baru dapat tercapai mulai 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 menekan perekonomian global sejak 2020. Setelah adanya perbaikan kondisi pandemi, pecah konflik antara Rusia dengan Ukraina yang membuat pemulihan ekonomi belum tumbuh optimal.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5,1 persen—5,2 persen. Proyeksi itu tidak berubah meskipun sejumlah lembaga, seperti Bank Dunia dan IMF, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi secara global akibat tingginya harga komoditas dan inflasi yang terus menanjak.
Menurut Suahasil, Indonesia perlu mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya agar bisa terbebas dari jebakan middle income trap. Jebakan pendapatan kelas menengah berarti suatu negara tidak mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil untuk naik kelas ke tingkat pendapatan baru, yakni negara berpenghasilan tinggi.
"Kami memperkirakan idealnya [pertumbuhan ekonomi] di atas 6 persen, ini cara kita keluar dari jebakan middle income trap," ujar Suahasil dalam rapat koordinasi pembangunan pusat 2022, Kamis (21/4/2022).
Berdasarkan World Economic Outlook IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diproyeksikan 5,4 persen dan pada 2023 menjadi 6 persen. Adapun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 senilai 5,1 persen dan 2023 menjadi 5,3 persen.
Baca Juga
Pemerintah memproyeksikan bahwa dengan kondisi yang tetap seperti saat ini, pertumbuhan pada 2022 dan tahun-tahun seterusnya akan berada di 5,1 persen, 5,3 persen, 5,4 persen, dan 5,5 persen. Proyeksinya akan meningkat jika terjadi reformasi perekonomian secara optimal, yakni pada 2023 dan tahun-tahun seterusnya menjadi 5,9 persen, 6,3 persen, dan 6,5 persen.
Suahasil menilai bahwa pemulihan ekonomi yang ada saat ini akan mendorong perekonomian Indonesia dari kondisi tahun lalu. Namun, pemulihan itu harus berjalan dengan sehat, misalnya dari sisi fiskal.
Dia menjelaskan bahwa keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber) atas risiko akibat pandemi Covid-19. Agar kembali sehat, APBN harus melakukan konsolidasi fiskal, dan hal itu harus terjadi beriringan dengan pemulihan ekonomi.
"Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi akan mendorong Indonesia, tetapi dari sisi fiskal harus tetap fleksibel dan hati-hati. Harus tetap memposisikan fiskal sebagai shock absorber," kata Suahasil.
