Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sempat menyentil kinerja menteri yang membawahi bidang energi pada saat terjadinya kenaikan harga BBM di Tanah Air. Presiden menilai menteri itu kurang proaktif kepada masyarakat karena kurangnya komunikasi yang dilakukan.
Namun, baru-baru ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif langsung menggelar inspeksi mendadak untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Menteri ESDM telah melakukan sidak di Kalimtan Timur, Kalimantan Selatan, hingga ke Sumatra Utara dalam tiga hari terakhir.
Inspeksi mendadak Arifin Tasrif dimulai di 5 SPBU yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjut inspeksi dilanjutkan ke empat SPBU di jalur pertambangan dan perkebunan Kalimantan Selatan.
Pada Sabtu (9/4/2022), Arifin Tasrif kembali melanjutkan sidaknya bersama dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati ke empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan, Sumatera Utara.
Arifin mengatakan pada sidak hari ini masih didapati mobil pribadi jenis Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV), dan truk industri/pengangkut hasil pertanian yang mengisi BBM jenis Biosolar. Setiap SPBU diharapkan melakukan kegiatan promosi BBM non subsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.
"Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu, bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, ganti pakai BBM yang tidak bersubsidi. Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi," jelasnya Arifin dalam ketarangan resminya, Sabtu (9/4/2022).
Baca Juga
Namun, dalam sidak-sidak yang dilakukan olehnya tidak ditemukan antrean panjang yang disebabkan oleh kekurangan pasokan BBM.
Dia mengatakan secara umum BBM terpantau aman dan tidak ditemui adanya ada antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi dan jika ada kekurangan, segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali.
Arifin menjelaskan perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia dan suplai yang sulit.
"Kalau tidak bisa kita displinkan akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi Pemerintah akan besar. Setiap kenaikan US$1 per barel harga minyak bumi, memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp5,7 triliun. Harga minyak sekarang sudah di atas US$100 per barel, sedangkan patokan dalam APBN sekitar US$60 per barel, jadi kurang lebih US$40 dikalikan saja. Kita minta pengertian dari seluruh pihak, yang bukan haknya mengambil BBM subsidi, beli BBM tidak bersubsidi. Kita ingin anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," katanya.
