Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menguntungkan. Salah satunya dengan cara menjawab tantangan-tantangan logistik dari pembangunan IKN.
Chief Economist Samudera Indonesia Research and Initiatives Denny Irawan menuturkan setidaknya terdapat tiga tantangan logistik dalam pembangunan IKN.
Tantangan pertama terkait dengan logistik di darat (intra IKN). Kemudian tantangan kedua adalah kepelabuhanan atau kebandaraan, pergudangan, dan terakhir yaitu jalur penghubung dengan wilayah lain (darat, laut, dan udara).
Dia berpendapat tantangan logistik di jalur darat atau intra IKN, lanjutnya, berkaitan dengan akses jalan untuk kebutuhan barang dan material pada proses konstruksi serta akses terhadap kebutuhan penunjang seperti air bersih.
"Membuka akses jalan di IKN bukanlah hal yang mudah mengingat morfologi tanah di kawasan tersebut yang bergelombang," ujarnya, Rabu (6/4/2022).
Selain itu, struktur tanah yang kurang mendukung untuk menyerap air menyebabkan akses air bersih hanya bisa didapatkan dari bendungan.
Untuk akses air bersih, pemerintah telah menyiasatinya dengan membangun Bendungan Sepaku Semoi. Bendungan yang ditargetkan rampung pada akhir 2023 ini diyakini dapat memenuhi kebutuhan air bersih di IKN sampai pada 2030.
Bendungan ini memili kapasitas pasokan air 2.000 liter/detik (ditambah dengan pasokan air dari Sungai Sepaku). Selain itu, Pemerintah juga merencanakan pembangunan Bendungan Batu Lepek, Selemayu, Safiak, Beruas, dan memanfaatkan pasokan air dari Sungai Mahakam untuk mendukung Bendungan Sepaku Semoi dalam memenuhi kebutuhan air bersih di IKN sampai 2045.
Terkait dengan akses jalan, Denny memaparkan pilihan akses terdekat untuk pintu masuk material konstruksi IKN adalah Pelabuhan ITCI Hutani Manunggal (IHM) dan Pelabuhan ITCI Kartika Utama (IKU). Keduanya yang memiliki jarak sekitar 8,2 km dan 25 km dari lokasi pembangunan tahap 1 IKN. Tetapi, kondisi akses jalan menuju kedua pelabuhan tersebut masih belum siap untuk dilalui truk-truk pengangkut material.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menargetkan rehabilitasi kondisi jalan, khususnya akses menuju Pelabuhan IHM. Hingga akhir 2022, konstruksi jalan kerja di Lingkar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN membutuhkan investasi sekitar Rp883 miliar.
Dalam aspek kepelabuhanan/kebandaraan/pergudangan, IKN tidak terlalu banyak pekerjaan rumah. Untuk kebutuhan mendukung konstruksi setidaknya ada lima pilihan alternatif, yaitu Pelabuhan IHM, Pelabuhan IKU, dermaga bekas pembangunan Jembatan Pulau Balang, Dermaga Pantai Lango, dan Pelabuhan Buluminung.
Selanjutnya, apabila IKN sudah mulai dihuni oleh aparatur negara, impor barang konsumsi, bahan mentah, dan barang modal bisa dilakukan melalui Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau (kapasitas 300.000 TEUs/tahun), TPK Palaran (kapasitas 130.000TEUs/tahun), atau Pelabuhan Semayang.
Sementara itu, terkait dengan tantangan terakhir, jalur penghubung dengan wilayah lain. Pemerintah juga perlu merencanakan pengembangan kawasan-kawasan industri. Khususnya industri manufaktur di sekitar IKN. Hal tersebut mengingat prinsip ship follows the trade.
Dia berpendapat prinsip ini dapat diartikan sebagai logistik di jalur darat, laut, dan udara baru akan berkelanjutan ketika skala ekonomi dari perdagangan antar wilayahnya secara bisnis sudah menarik.
Sayangnya, saat ini kawasan-kawasan di sekitar IKN mayoritas masih berupa kawasan industri pertambangan dengan nilai tambah rendah. Kondisi yang demikian akan menciptakan fenomena ketidakseimbangan kargo ketika IKN sudah mulai dihuni.
Melihat kondisi tersebut, dia menilai logistik IKN akan terus bergantung ke pelabuhan di Balikpapan dan Palaran yang jarak dan ongkos logistiknya relatif lebih jauh dan lebih mahal.
